Malang, SERU.co.id – Dalam waktu dekat, DPRD bakal segera memanggil pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang. Langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti, terkait panasnya isu yang beredar terkait pelantikan putra ketiga Bupati Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza membeberkan, pemanggilan pihak mitra kerja dalam hal ini BKPSDM adalah langkah konkrit yang bakal ditempuh dalam waktu dekat.
“Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat Komisi I akan memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif terkait proses yang telah dilakukan,” seru Faza, saat dikonfirmasi.
Faza mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memastikan apakah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) tersebut berjalan sesuai prosedur dan prinsip meritokrasi. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya lanjut Faza, juga memahami dinamika yang saat ini tengah berkembang di masyarakat sehingga langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan dari publik.
“Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap penempatan jabatan benar-benar didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan proporsional, demi menjaga profesionalitas birokrasi serta kepercayaan publik,” ungkap Faza.
Sebagai informasi, Bupati Malang lantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah 447 pejabat yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), administrator, pengawas dan jabatan fungsional, Senin (13/4/2026) di Pendopo Agung Malang.
Dimana tiga JPTP tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ahmad Zulfikar Nurrahman, Kepala Satpol PP Sujarwo Ady Wijayanto serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Astri Lutfiatunisa. Kemudian 6 camat, 2 kepala bagian, 2 lurah, 36 Kepala SMP, 314 Kepala SD, 4 pengawas, 1 sanggar kegiatan belajar (SKB) dan 48 jabatan fungsional.
Dalam pelantikan tersebut, publik menyoroti pelantikan Kepala DLH Ahmad Zulfikar Nurrahman yang merupakan anak kandung Sanusi sehingga dikhawatirkan ada konflik kepentingan. (wul/ono)
