Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menekankan, pembangunan daerah harus tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, dinamika ekonomi dapat memengaruhi struktur pendapatan daerah. Kendati demikian, Pemkot Malang berkomitmen menjalankan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.
“Kondisi pendapatan daerah yang fluktuatif berpotensi berdampak pada belanja modal dan infrastruktur. Namun, Pemkot Malang akan tetap melanjutkan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar,” seru Wahyu, Rabu (12/11/2025).
Wahyu memaparkan, pendapatan daerah Kota Malang meningkat dari Rp2,176 triliun pada 2020 menjadi Rp2,365 triliun pada 2025, meski sempat melambat di beberapa sektor. Ia mengatakan, kondisi tersebut menggambarkan dinamika ekonomi yang fluktuatif baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Menanggapi pandangan DPRD Kota Malang, Pemkot Malang terus memperkuat sosialisasi dan edukasi publik terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kami telah membenahi sistem pengelolaan dan distribusi dengan menerapkan buku digital interaktif yang dapat diakses masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak menjadi kunci penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan tersebut mendorong suksesnya pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal, dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Pemkot Malang berkomitmen melakukan transparansi pembangunan, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menanggapi DPRD Kota Malang yang menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan perdagangan. Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menyebut, perbaikan akses jalan di Pasar Induk Gadang akan dilakukan setelah penataan pedagang rampung.
“Perbaikan dilakukan secara bertahap, supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Prosesnya juga harus dipastikan tidak memperparah kemacetan di kawasan tersebut,” tuturnya.
Kemudian ia menanggapi pandangan DPRD Kota Malang, senada mengatakan pentingnya komunikasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat, khususnya untuk mengantisipasi dampak penurunan TKD.
“Kami melakukan langkah strategis dengan menjalin koordinasi langsung ke kementerian terkait dan menyinergikan program lintas instansi. Harapan kami, alokasi dana pusat tetap mendukung pembangunan daerah di tengah penurunan,” terangnya.
Selain itu, DPRD Kota Malang menyoroti upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak dan efisiensi retribusi. Wahyu menegaskan, Pemkot Malang telah menerapkan digitalisasi sistem pembayaran pajak guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data.
“Digitalisasi menjadi langkah kami untuk mewujudkan tata kelola pajak yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah tersebut turut mendorong peningkatan sektor pajak dan retribusi daerah,” bebernya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menyampaikan, pihaknya tengah mendorong BUMD. Mereka diharapkan lebih produktif dan inovatif melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta penguatan potensi ekonomi lokal.l untuk menjawab tantangan fiskal.
“Kami ingin BUMD mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Mereka harus lebih produktif dan bekerja dengan efisien untuk membuka peluang tersebut,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kota. Ia mencontohkan kolaborasi tersebut telah diwujudkan melalui pengembangan ekosistem digital, forum multipihak, serta pelibatan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi kebijakan.
“Pembangunan hanya bisa berhasil jika dijalankan secara gotong royong dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat. Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesadaran menjaga lingkungan, karena setiap kebijakan harus berorientasi pada keberlanjutan,” pungkasnya. (bas/rhd)
