Batu, SERU.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu angkat bicara mengenai progres sejumlah proyek infrastruktur tahun 2025 yang masih belum rampung. Padahal batas waktu penyelesaian semakin mepet menjelang penutupan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Ir. Alfi Nurhidayat ST MT PhD IPM, menjelaskan bahwa lambatnya progres fisik dipengaruhi oleh banyak faktor logistik material. DPUPR Batu tengah menggarap sejumlah proyek vital seperti peningkatan jalan, drainase, pelebaran jalan, pedestrian, aliran irigasi, dan PJU. Peoyek-proyek tersebut seharusnya tuntas antara November hingga pertengahan Desember 2025.
Salah satu kendala dominan yang menyebabkan keterlambatan fisik di lapangan adalah pasokan material, khususnya bahan bangunan pabrikan seperti Precast dan box culvert.
”Proyek-proyek kita dominan menggunakan material Precast. Situasi saat ini, proses produksi dan konstruksi di pabrikan membuat rekanan terkadang tidak tepat waktu dalam mengadakan material,” seru Alfi.
Ia memberikan contoh spesifik pada proyek pelebaran jalan depan SMP 3 Beji, yang merupakan salah satu “problem”. Proyek tersebut membutuhkan box culvert non-standar berukuran 5 meter sepanjang 50 meter untuk menutup Sungai Jurang Jero. Karena spesifikasi yang khusus, proses produksi dan pengiriman menjadi sebuah tantangan tersendiri.
”Setelah koordinasi, kami dapat info, minggu depan box culvert-nya datang. Ini adalah situasi khusus dalam artian Precast yang dipesan memang di luar ukuran,” ujarnya.
Kendala kedua yang turut memperlambat pengerjaan adalah kompleksitas bekerja di Ruang Milik Jalan (RumiJa). Pekerjaan drainase dan pedestrian sering terhambat oleh keberadaan utilitas yang sudah tertanam atau berdiri, seperti tiang PLN, Telkom, internet, hingga reklame.
”Pekerjaan kita melibatkan banyak pihak. Di mana banyak sekali utilitas-utilitas yang sudah terbangun. Kita perlu menunggu proses-proses ini selesai baru kita bisa mengeksekusi fisiknya. Hal ini tentu saja diperlukan manajerial yang sangat luar biasa,” terang Alfi.
Alfi menambahkan, DPUPR sudah dan mengirim surat, namun penanganan utilitas terkadang tidak segera dilakukan. Mengingat waktu tersisa hanya sekitar satu setengah bulan dan musim hujan sudah tiba. DPUPR menegaskan tidak berdiam diri. Dinas telah melakukan upaya taktis, termasuk melakukan koordinasi dengan APH. Mengumpulkan seluruh pihak terkait dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyusun strategi percepatan, memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai DED.
”DPUPR telah turun ke lapangan bersama Inspektorat dan konsultan untuk memverifikasi secara langsung penyebab keterlambatan fisik,” imbuhnya.
Alfi Nurhisayat juga menyampaikan rasa syukur atas adanya kontrol sosial dan masukan dari DPRD Kota Batu. Ia berharap ada komitmen kuat dari seluruh pihak, terutama pelaksana proyek, serta dukungan masyarakat, demi menjamin proyek infrastruktur berjalan lancar dan aman. (dik/mzm)
