Jakarta, SERU.co.id – Dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa tender oleh oknum pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon terhadap PT Chandra Asri Alkali (CAA) viral. Aksi tersebut terekam dalam video audiensi dengan kontraktor asal China, Chengda Engineering Co Ltd (CCE). Padahal proyek senilai Rp15 triliun tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional 2025–2029 yang diteken langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, pihaknya tidak ingin mengandalkan potongan video semata. Melainkan akan melakukan penyelidikan menyeluruh.
baca juga: Viral Aplikasi World App Janjikan Rp800 Ribu, Kini Izinnya Diblokir Kominfo
“Kami ingin mengecek langsung ke lapangan, tidak cukup hanya dari media sosial. Kadin Pusat telah membentuk tim verifikasi organisasi dan etika. Bekerja sama dengan Gubernur Banten, Kementerian Investasi/BKPM dan aparat penegak hukum,” seru Anindya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/5/2025).
Sementara itu, Kadin Kota Cilegon mencoba meredam situasi. Wakil Ketua Umum I Kadin Cilegon, Isbatullah Alibasja menyebut, insiden itu sebagai “slip of tongue” dari salah satu pengurus yang kecewa dengan minimnya komunikasi dari pihak kontraktor.
“Itu bukan sikap resmi organisasi. Hanya luapan emosi,” kata Isbat.
Sebagai informasi, proyek senilai Rp15 triliun ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional 2025–2029 yang diteken langsung Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) oleh CAA, anak usaha konglomerat Prajogo Pangestu melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk.
CAA akan memproduksi 400 ribu ton kaustik soda basah dan 500 ribu ton ethylene dichloride per tahun. Bahan penting untuk industri baterai kendaraan listrik, kertas, PVC dan lainnya. Proyek yang semestinya mendorong kemandirian industri nasional ini justru dinodai isu bagi-bagi jatah proyek dan tekanan politis.
baca juga: Usai Viral, UIN Maliki Malang PTDH Mahasiswa Pelaku Rudapaksa Mahasiswi UB
Lebih lanjut, Isbat mengakui, tekanan ekonomi lokal menjadi latar keresahan. Mulai dari defisit APBD, potensi PHK dan stagnasi fiskal membuat pengusaha lokal merasa tidak dilibatkan.
“Sudah rapat hampir tiga kali, tapi belum ada kejelasan,” ungkapnya. (aan/mzm)
