Medan, SERU.co.id – Desakan agar pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional kian menguat. BNPB mencatat hingga Kamis (4/12/2025), jumlah korban meninggal mencapai 776 orang dan 564 warga lainnya masih hilang. Status tersebut dinilai krusial untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian, pengerahan personel, serta distribusi logistik dan anggaran secara maksimal.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, ribuan orang terpaksa mengungsi. Sebagian besar dalam kondisi terbatasnya akses logistik, listrik, air bersih, hingga layanan kesehatan.
Rinciannya di Provinsi Aceh tercatat 277 korban meninggal dunia dan 193 orang hilang. Di Sumatra Utara, korban meninggal mencapai 299 orang dengan 159 korban masih belum ditemukan. Sementara di Sumatra Barat, sebanyak 200 orang dilaporkan meninggal dunia dan 212 lainnya masih dalam pencarian.
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, ketidakmampuan daerahnya menangani bencana secara mandiri. Ismail menyebut, kerusakan akibat banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 melampaui daya rusak gempa dan tsunami Aceh 2004.
“Sebanyak 27 kecamatan dan 852 desa di Aceh Utara dilaporkan porak-poranda, baik wilayah pesisir maupun pedalaman. Kami menyatakan ketidakmampuan dalam penanganan darurat bencana dan memohon bantuan pemerintah pusat,” seru Ismail dalam surat tersebut, dikutip dari CNN Indonesia.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menyebut, sejumlah desa masih terisolasi karena jalur darat terputus total. Warga yang terjebak di wilayah tersebut terpaksa bertahan hidup dengan sumber pangan seadanya. Bahkan, di beberapa desa, warga mengonsumsi durian sebagai makanan utama untuk bertahan hidup.
“Hari kedelapan bencana, listrik belum menyala, stok beras menipis, antrean panjang di SPBU dan gas elpiji juga sulit didapat. Tim gabungan hingga kini masih berusaha membuka akses jalan menggunakan alat berat agar bantuan logistik bisa segera masuk,” ujar Masinton.
Kepala Desa Tolang Julu, Tapanuli Selatan, Fuad Arrazy Daulay mengungkapkan, hingga kini warganya hanya mendapat bantuan dari masyarakat dan relawan. Sebanyak 55 rumah rusak parah, sekitar 20 rumah rata dengan tanah. Bahkan puluhan hektare sawah siap panen hancur serta fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas ikut terdampak.
“Kami masih fokus membersihkan lumpur dan kayu gelondongan serta membuka jalan agar mobilitas warga tidak terhambat. Yang paling mendesak saat ini adalah kebutuhan pangan bagi sekitar 600 warga yang masih mengungsi,” ujarnya.
Meski dampak bencana tergolong masif, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional atas bencana di tiga provinsi tersebut. Proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun, kondisi geografis yang berat, tertutup longsor, serta rusaknya infrastruktur jalan memperlambat distribusi bantuan.
Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut, bencana tidak semata dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menambahkan, pemerintah tengah menelusuri dugaan hanyutnya gelondongan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan yang bermasalah secara perizinan.
Di tengah situasi darurat, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional semakin menguat. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Ganjar Pranowo menilai, penetapan status tersebut penting agar BNPB dapat mengambil alih koordinasi penuh dan mempercepat distribusi bantuan. Kemudian membuka ruang dukungan personel, anggaran, logistik dan infrastruktur dari seluruh daerah.
“Sudah ada bupati yang menyatakan tak sanggup. Ini sinyal kuat bahwa perlu segera ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegas Ganjar, dilansir dari detiknews.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman turun langsung merespons laporan melambungnya harga beras di Aceh Tengah. Dimana sempat disebut mencapai Rp500 ribu per 15 kilogram. Amran memastikan, pemerintah segera menggelontorkan beras dari cadangan bencana tanpa menunggu proses administrasi resmi.
Sebanyak 100 ton beras langsung dikeluarkan untuk daerah terdampak. Selain itu, Kementerian Pertanian bersama mitra strategis menghimpun total bantuan senilai Rp73,57 miliar. Terdiri dari bantuan barang Rp21,44 miliar dan bantuan dana Rp52,12 miliar. (aan/mzm)
