Menteri Desa PDTT: RPL Bojonegoro Investasi SDM Jangka Panjang

rpl bojonegoro investasi sdm jangka panjang
RPLBojonegoro investasi SDM jangka panjang. (foto: ist)

Bojonegoro, SERU.co.id – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memberi kuliah umum dengan tema ‘Nawa Warsa Undang-undang Desa’, Kamis (19/1/2023). Kuliah umum dilakukan secara virtual melalui zoom meeting kepada mahasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Desa, Kabupaten Bojonegoro di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anna mengatakan hampir semua desa di Bojonegoro sudah dilakukan pembangunan jalan berbasis dusun secara serentak. Selain itu, Bojonegoro juga menekankan produksi pangan, di mana saat ini Bojonegoro termasuk 3 besar (di Jawa Timur) dengan total produksi pangan sebanyak 805.000 ton.

Baca Lainnya

“Di tahun 2023 ini kami targetkan 900 ribu ton. Kemudian 2024 ke atas pasca beroperasinya Bendungan Gerak Karangnongko dan Waduk Gongseng kami targetkan 1 juta ton,” tegasnya.

Pemkab Bojonegoro, lanjut Bupati Anna terus memperhatikan bidang ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM. Bupati juga meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Machmuddin untuk mendiskusikan dengan para pendamping desa, tentang bagaimana penerjemahan Musrenbangdes dan Musdes.  

“Ini kami rasakan, sehingga kami telah mencapai target yang besar, terimakasih Bapak Menteri. Alhamdulillah kita targetkan Desa Mandiri dan Desa Maju di Bojonegoro terus meningkat,” ungkapnya.

Terkait Green Economy atau ekonomi hijau, Bupati juga menjelaskan bahwa Bojonegoro telah menyiapkan tahapan-tahapan. Karena meski industri migasnya besar, ketahanan pangan tetap menjadi nomor satu. Pihanya kini juga mendorong anak-anak muda serta BUMDes untuk membentuk kelompok-kelompok pembuatan pupuk organik.

“Sehingga akan kita suport pendanaannya nanti guna membantu memenuhi kebutuhan pupuk. Saat ini sudah banyak inkubator-inkubator di desa dari penggerak desa yang sepakat dengan hal ini,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *