Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen oleh pemerintah mendapat perhatian khusus. Kebijakan ini didesain untuk menyasar barang dan jasa mewah guna menciptakan keadilan ekonomi. Fraksi Gerindra mendukung langkah ini, seraya memastikan masyarakat bawah tetap terlindungi.
Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menuai polemik. Menariknya, penolakan keras kini datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur kenaikan PPN justru diinisiasi oleh PDIP pada 2021. PDIP dinilai cuci tangan dari keputusan di masa lalu, sekaligus menyudutkan pemerintahan Prabowo.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
