Seperti disampaikan pendamping masyarakat adat Kawi, Wanto, meminta Kemenko PMK merehabilitasi hutan adat di kawasan Kawi. Khususnya di kawasan lereng Kawi, dimana peradaban Kawi merupakan salah satu peradaban tua yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Sebagaimana masyarakat mengenal masyarakat adat Ngadas.
“Jadi Kawi ini peradaban tua di Malang, tidak hanya Ngadas yang jadi desa adat. Peradaban Kawi ini masih berjalan sampai sekarang, jadi kami mohon kembalikan hutan adat. Kita semua berdiri di lereng Kawi sebelah timur, barat, utara dan selatan,” pinta Wanto, kepada jajaran Deputi Kemenko PMK.
Disebutkannya, dua pekan lalu pihaknya sempat diusir oleh pihak Polsus Perhutani. Dengan alasan dikhawatirkan merusak kawasan Perhutani. Padahal, mereka sejak lama tinggal dikawasan hutan.
Menanggapi keluhan tersebut, Deputi 5 Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Didik Suhardi menyatakan, pemerintah telah mengatur permasalahan kehidupan masyarakat adat.
“Terkait dengan hukum adat dan masyarakat adat, itu sudah kita atur sedemikian jelas dalam peraturan,” terang Didik.
Disebutkannya, aturan terkait persoalan masyarakat adat tengah disusun menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Sebagai bukti keseriusan pemerintah terhadap masyarakat adat, termasuk kehidupan di dalamnya.
“Sejauh mana terkait pelayanan terhadap masyarakat adat, kami sedang menyelesaikan Peraturan Presiden terkait dengan pelayanan masyarakat adat. Dan sebagai bukti pemerintah sangat peduli dengan masyarakat adat,” tandasnya. (rhd)
Baca juga:
- Pemerintah Mulai Salurkan BSU Rp600 Ribu untuk Pekerja dan Guru Honorer di Bulan Juni
- Kapolres Batu Bersama Forkopimda Kota Batu Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II
- Sinergi BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Pemkot Batu Buka Pelayanan di MPP Among Tani
- Wali Kota Malang Bersama Forkopimda Ngalam Rijik Bersihkan Alun-alun Hingga Kayutangan
- Persada Hospital Serahkan Kurban Sapi Simmental ke Pemkot Malang
