Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah mengkaji sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya, opsi menyewa mobil listrik untuk kendaraan dinas.
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, ia telah meminta kajian dampak kenaikan harga BBM terhadap anggaran operasional kendaraan dinas. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah melakukan perhitungan sebelum pengambilan kebijakan.
“Kami sedang menghitung. Dengan adanya kenaikan harga BBM, tentu anggaran yang sudah disusun kemungkinan tidak akan mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun,” seru Wahyu, Jumat (12/6/2026).
Diakuinya, Pemkot Malang saat ini sedang mengevaluasi berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran. Pasalnya, kenaikan harga BBM terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian ASN. Ini mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Malang mulai mengkaji kemungkinan beralih ke mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Opsi tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
“Kalau nanti kondisi kelangkaan BBM masih terus seperti ini, kita juga bisa beralih ke mobil listrik. Tidak harus membeli, tetapi bisa menyewa. Biayanya lebih murah dan kebutuhan energinya juga lebih mudah,” ungkapnya.
Wahyu mengatakan, kajian tersebut masih berlangsung dan diharapkan dapat dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun perubahan APBD tahun berjalan. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat kondisi yang cukup mendesak.
“Kami akan melihat apakah nanti dimasukkan dalam PAK atau perubahan APBD berjalan. Namun, tetap akan dikonsultasikan dengan DPRD,” tuturnya.
Terkait skema pengadaan mobil listrik, Wahyu menyebut opsi sewa lebih memungkinkan dibandingkan pembelian langsung. Kebijakan tersebut nantinya tidak hanya menyasar kepala dinas, tetapi juga berbagai sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM.
“Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup yang selama ini banyak menggunakan kendaraan berbahan bakar solar untuk operasional sehari-hari. Ada beberapa OPD yang seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, kendaraan dinas konvensional yang sudah memasuki masa penggantian, Pemkot Malang menyiapkan skenario pelelangan aset. Opsi tersebut menjadi langkah strategis untuk pengadaan sewa mobil listrik.
“Kendaraan yang sudah waktunya akan dilelang. Hasil lelang itu nantinya bisa dialokasikan untuk mendukung pengadaan atau penyewaan mobil listrik,” pungkasnya. (bas/mzm)
