Malang, SERU.co.id – Kasus anak putus sekolah di Kota Malang tercatat melonjak hingga 4.000 kasus. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui, pihaknya sedang fokus memvalidasi data di lapangan serta memperluas jangkauan beasiswa untuk menekan lonjakan kasus.
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, pihaknya masih mencermati kenaikan kasus yang dinilai belum sepenuhnya akurat. Hal ini disebabkan adanya siswa yang melanjutkan pendidikan ke pesantren atau madrasah, namun belum seluruhnya terdata dalam sistem sekolah umum.
“Data itu masih kita cek kembali karena ada yang melanjutkan ke pesantren atau madrasah yang belum terdata. Jadi kenaikannya masih kita ragukan, masih abu-abu,” seru Wahyu, Senin (4/5/2026).
Di sisi lain, Pemkot Malang tetap mengalokasikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meski terdampak kebijakan efisiensi anggaran, bantuan tersebut dipastikan tetap berjalan.
“Kita sudah anggarkan beasiswa dari SD, SMP, SMA, bahkan diperluas sampai perguruan tinggi. Memang ada pengaruh efisiensi, tapi tetap kita berikan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana SE MM membenarkan, adanya lonjakan kasus anak putus sekolah. Meski demikian, ia menyebut lonjakan jumlah anak tidak sekolah itu disebabkan oleh data ganda.
“Setelah kami evaluasi, ternyata banyak data dobel. Ada yang tercatat di sekolah, di kami, dan juga di pondok. Itu yang membuat jumlahnya sempat naik hingga hampir 4.000,” jelasnya.
Padahal sebelumnya, jumlah kasus tersebut sempat turun dari sekitar 5.000 menjadi sekitar 2.000 anak. Namun, pembaruan data kembali memunculkan angka yang lebih tinggi.
“Selain persoalan data, Suwarjana menyebut sejumlah faktor lain yang menyebabkan anak tidak bersekolah, meski secara data bersekolah. Saat kami datangi ke rumah, ternyata ada yang sudah bekerja, sudah tidak di Malang, atau bahkan sudah menikah,” urai Jana.
Untuk mengatasi hal tersebut, Disdikbud Kota Malang tengah melakukan validasi data. Disamping itu, pihaknya mengajak anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah
Bagi anak yang tidak lagi memungkinkan mengikuti pendidikan formal, pemerintah menyediakan alternatif melalui PKBM. Layanan pendidikan yang disediakan dapat diakses secara gratis.
“Kami libatkan PKBM, lurah, PKK, sampai RT untuk menjemput anak-anak ini agar bisa kembali sekolah. Yang tidak bisa ke formal, bisa ke PKBM dan itu gratis,” pungkasnya. (bas/mzm)
