Malang, SERU.co.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih hangat menjadi perbincangan, di tengah pro dan kontra. DPRD Kota Malang menegaskan, program tersebut bukan paksaan dan tidak ada larangan sekolah menggagas program MBG mandiri.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo mengungkapkan, pentingnya sosialisasi dan transparan terkait pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat di tengah maraknya temuan masalah terkait program tersebut.
“Sekolah-sekolah yang sudah mampu menyelenggarakan kegiatan MBG secara mandiri tetap diberikan kebebasan. Apakah ingin menerima MBG dari pusat atau menjalankan program sendiri sesuai standar sekolah masing-masing,” seru Ginanjar.
Ginanjar menegaskan, esensi program MBG tetap sama, yakni memberikan asupan bergizi bagi siswa. Sehingga, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerima program MBG yang digagas pemerintah.
“Secara esensi sama, jadi MBG ini bisa menyasar sekolah-sekolah yang belum melakukan program serupa secara mandiri. Untuk sekolah yang sudah melakukan program mandiri, saya pikir bisa tetap melaksanakan itu tanpa harus menerima MBG,” ungkapnya.
Terkait adanya kekhawatiran publik atas maraknya kasus MBG di berbagai daerah, Ginanjar menilai hal tersebut wajar. Ia menekankan, transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa MBG aman. Untuk itu, perlu transparansi secara operasional, anggaran, hingga monitoring. Ketika transparansi itu ada, masyarakat tidak akan khawatir,” jelasnya.
Ginanjar juga menilai, sosialisasi program MBG tidak hanya berhenti pada rencana pelaksanaannya saja. Tapi harus mencakup penjelasan menyeluruh mulai dari asal muasal bahan baku, pengolahan hingga pendistribusian.
“Yang perlu disosialisasikan bukan sekadar kita akan melaksanakan MBG, tetapi transparansi sistem operasional secara berkala. Hal tersebut penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” tuturnya.
Ia juga menyambut positif keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Partisipasi publik justru menjadi bentuk kepedulian yang akan memperkuat keberhasilan program di tingkat nasional.
Di Kota Malang, terdapat sekolah-sekolah yang memiliki program makan siang jauh sebelum adanya MBG, salah satunya SD Islamic Global School. Kepala Sekolah SD Islamic Global School, Lailatus Syifak mengatakan, pihaknya memiliki program Dapur Makan Bersama Guru (MBG)
“Program ini sudah ada sejak pertama kali sekolah berdiri tahun 2010. Digagasnya program ini, karena sekolah kami konsepnya full day school, kegiatan belajarnya dimulai sejak pukul 07.00 sampai 15.30 WIB,” terangnya.
Dewan guru SD Islamic Global School juga ingin memantau nutrisi siswa. Dengan adanya program makan siang bersama, kebiasaan siswa mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat semakin berkurang.
“Menu yang disajikan pun selalu berubah setiap hari. Kami tidak menerapkan request masakan dari siswa, karena sudah ada ahli gizi yang menyusun menu sesuai standar kesehatan,” ujarnya.
Syifa melanjutkan, SD Islamic Global School memiliki empat tenaga dapur untuk menyiapkan makanan bagi 716 warga sekolah setiap harinya. Mereka menyiapkan bahan baku satu hari sebelumnya dan proses memasak baru dilakukan esok hari mulai pukul 07.00. Tujuannya menjaga kondisi makanan tetap baik dan tidak basi.
“Adanya program ini tidak berarti kami menolak program MBG. Jika nanti diminta mengikuti, kami kooperatif,” pungkasnya. (bas/rhd)
