Malang, SERU.co.id – Kota Malang termasuk satu dari empat kota yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) menjadi kota metropolitan. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Malang mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur sebagai bagian dari penataan kota.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin mengungkapkan, rencana peningkatan status kota metropolitan perlu disambut dengan optimisme. Namun ia menegaskan, langkah tersebut harus diiringi dengan persiapan matang.
“Dengan status kota metropolitan, tentu akan meningkatkan value dari Kota Malang. Tapi, harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, hingga transportasi,” seru Anas, Rabu (5/11/2025).
Kesiapan infrastruktur dinilai penting, supaya sejalan dengan citra kota metropolitan yang ideal. Selain itu, diperlukan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat nyata.
“Kalau bicara ideal sebagai kota metropolitan, tentu belum. Banyak indikator yang perlu kita lengkapi,” tegasnya.
Anas menyebutkan, kualitas jalan, lalu lintas, drainase, serta transportasi publik harus menjadi perhatian serius. Semua harus terus direvitalisasi, agar sesuai indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.
Terkait efisiensi anggaran, Politisi PKB itu menekankan pentingnya kreativitas Pemkot Malang dalam mengelola keterbatasan fiskal. Ia mendorong adanya skema alternatif pembiayaan pembangunan, tidak hanya bergantung pada APBD.
“Kita harus kreatif di tengah keterbatasan anggaran. Skala prioritas pembangunan harus ditetapkan dengan matang, serta perlu dukungan dari investor maupun pihak swasta,” ungkapnya.
Pria yang juga CEO Hasta Group itu juga menyoroti penataan kota dan pemerataan pembangunan yang belum merata. Menurutnya, pemerataan pembangunan sangat penting untuk menarik investor masuk di Kota Malang.
“Kota Malang masih bisa ditata lebih baik lagi. Pemerataan pembangunan belum sepenuhnya sesuai harapan, terutama di beberapa kecamatan di wilayah pinggiran yang harus dimasifkan lagi,” katanya.
Anas juga menanggapi wacana percepatan proyek infrastruktur seperti underpass Sabilillah yang pernah muncul. Anas menyatakan dukungannya untuk mengatasi kemacetan.
“Kita mendukung, tapi Pemkot MLang harus melihat kemampuan APBD. Tidak harus semuanya dibiayai APBD, bisa menggunakan skema lain, termasuk mendorong proyek itu hingga mendapat dukungan dari APBN,” pungkasnya. (bas/rhd)
