Malang, SERU.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menggagas konsep MBG Preneur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN meminta Kota Malang terlibat aktif dalam pendekatan kewirausahaan berbasis kemandirian rantai pasok pangan lokal.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengungkapkan, konsep MBG Preneur diharapkan mendorong daerah untuk mengembangkan ekosistem pangan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan SPPG tidak boleh dipandang secara parsial, tetapi harus memikirkan keseluruhan rantai pasokan.
“Ketika sudah ada dapur, harus dipikirkan juga dari mana supplier-nya. Jangan sampai hanya sukses di satu tempat tapi gagal di tempat lain,” seru Sony, usai peresmian SPPG Yayasan Prokids Anak Indonesia Sawojajar, Minggu (26/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan aliran dana dari pusat benar-benar berputar di wilayah Kota Malang. Ia mencontohkan, apabila menu makanan membutuhkan telur atau sayuran, maka sebaiknya bahan tersebut diperoleh dari produsen lokal.
“Kalau uang pemerintah pusat dialirkan ke Kota Malang tapi belanjanya ke luar daerah, berarti uangnya lari keluar. Kota Malang harus bisa menyediakan kebutuhan sendiri, mulai dari telur, sayuran, hingga buah,” ungkapnya.
Sony menyebut, kebutuhan nasional mencapai 13.200 SPPG, dengan 10.900 di antaranya sudah beroperasi. Diharapkan, semakin banyak SPPG baru bermunculan untuk mendukung kesuksesan program MBG.
Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menuturkan, keberhasilan program MBG tidak lepas dari peran SPPG di lapangan. Pihaknya memastikan, program ini dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami memastikan perencanaan ini berjalan baik dalam rangka membangun ekosistem MBG. Dari hulu hingga penerima manfaat, semuanya dalam satu kesatuan yang diawasi langsung oleh Presiden,” jelasnya.
Rachmat menambahkan, program ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus sukses pada tahap awal implementasinya. Hasil peninjauan di lapangan, diperlukan penguatan program, seperti peluncuran konsep MBG Preneur.
“Saya hanya memastikan, konsep ini bisa dilakukan di berbagai daerah. Rantai pasokan harus dipastikan betul, agar makanan yang diproduksi benar-benar berkualitas,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, pentingnya pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin di setiap SPPG. Hal ini merespons adanya insiden pelanggaran SOP yang sempat terjadi di salah satu lokasi penyedia MBG.
“Dari peristiwa kemarin sudah jelas ada satu SOP yang dilanggar, yaitu pencucian food tray yang tidak dilakukan dengan baik. Saya tegaskan SOP harus dipatuhi,” tegasnya.
Wahyu juga meminta setiap SPPG menyiapkan porsi makanan cadangan yang dapat dicek terlebih dahulu oleh guru sebelum didistribusikan kepada siswa. Selain itu, Pemkot Malang mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
“Kepala Dinkes sudah mengumpulkan semua pengelola SPPG. Alhamdulillah tahapan sudah berjalan, dan minggu depan diharapkan SLHS bisa keluar,” tuturnya.
Hingga kini, sudah ada tiga SPPG yang mengantongi SLHS, lima mendapatkan rekomendasi, dan sepuluh lainnya dalam proses penyelesaian. Percepatan dinilai penting, untuk memastikan rantai pasok hingga produksi sesuai standar dan higienis. (bas/rhd)
