Malang, SERU.co.id – Bupati Malang, HM Sanusi tekankan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat untuk laksanakan program-program di RPJMD dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pihaknya tidak akan segan-segan melakukan evaluasi kepada para OPD dan camat jika tidak melaksanakan arahan tersebut.
Bupati Malang, HM Sanusi membeberkan, kebijakan ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, terkait pengoptimalan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga segala upaya positif untuk mendukungnya, akan dilakukan Pemkab Malang untuk mencapai target.
”Kita berupaya, dengan seluruh anggaran dan seluruh program Pemerintah Kabupaten Malang, diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Targetnya minimal turun 1 digit, jika saat ini tingkat kemiskinan pada angka 8,7 persen, maka dapat turun di angka 7 persen,” seru Sanusi, Kamis (11/12/2025).
Sanusi menambahkan, untuk mendukung program-program tersebut diharapkan agar seluruh SDM di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang berkompeten. Selain itu, upaya evaluasi kepada para kepala dinas dan camat bakal dilakukan. Jika mereka dinilai mengabaikan terhadap program-program Kabupaten Malang dan yang tidak mendukung RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan Musrenbang dari hasil APBD.
”Program yang ditekankan adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan ekonomi,” kata Sanusi.
Sanusi membeberkan, anggaran secara global semua akan mengarah ke kesejahteraan masyarakat, baik dari Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya.
“Semua nanti mengarah ke sana dan ini nanti terukur. Kita petakan, agar nanti bisa menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Malang, yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang,” ungkapnya.
”Kalau saat ini berada di angka 8,7 persen, tahun depan bisa turun 1 digit, kemudian tahun depannya lagi bisa ditingkatkan lagi Maka di tahun 2030 nanti kelak bisa zero kemiskinan ekstrem,”imbuh Sanusi. (wul/ono)
Bupati Malang, HM Sanusi tekankan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat untuk laksanakan program-program di RPJMD dalam upaya pengentasan kemiskinan. (wul/ono)
