DPRD Kota Malang menyebutkan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode kali ini menghadapi tantangan besar. RPJMD sebagai fondasi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), harus memperhatikan dasar-dasar kesejahteraan masyarakat.
Malang, SERU.co.id - DPRD Kota Malang menyebutkan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode kali ...
Berita Terbaru
Tag: RPJMD
Paripurna Pembicaraan Tingkat I Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Situbondo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo Menggelar pembahasan dan persetujuan (pembicaraan tingkat I) tentang Raperda RPJMD kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, Kamis (22/5/2025).
DPRD Surabaya Gelar Sidang Paripurna Bahas RPJMD dan Raperda Pengelolaan Pemakaman
Surabaya, SERU.co.id – DPRD Kota Surabaya menggelar Sidang Paripurna membahas dua agenda pertama tentang pembahasan nota kesepakatan RPJMD 2025 – 2029 dan penyampaian pandangan fraksi …
Penyusunan RPJMD Dikebut, Wali Kota Malang Siap Realisasikan Lima Program Unggulan
Malang, SERU.co.id – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tengah dikebut. Wali Kota Malang menyatakan sudah siap merealisasikan lima program unggulan. Wali Kota Malang, …
Wali Kota Malang Selaraskan Visi Misi Dalam RPJMD, DPRD: Harus Saling Berkaitan
Wali Kota Malang menyelaraskan visi misi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketua DPRD mengatakan, visi misi yang dituangkan dalam RPJMD harus saling berkaitan satu sama lain.
Bung Karna Sampaikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 di DPRD
Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 kepada anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Rabu (13/3/2024).
Masalah Banjir dan Solusinya, Pemkot Malang Koordinasi Pemprov Jatim
Hasil serap aspirasi yang disampaikan para fungsional kelurahan hingga kecamatan saat berkumpul di Gedung MCC beberapa waktu lalu, akhirnya muncul beberapa poin bahasan. Dari sekian permasalahan yang disampaikan, perangkat kelurahan hingga kecamatan menyoroti permasalahan banjir yang tak kunjung usai.
DPRD Kota Malang Kecewa Atas Jawaban Wali Kota terhadap PU Fraksi
DPRD Kota Malang kecewa dengan jawaban yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang atas pandangan umum (PU) keenam fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.
Ketua DPRD Batu: Yang Penting Perijinannya
Masyarakat Batu, masih menantikan Pembangunan “Cable Car” yang sudah direncanakan sejak 2017 lalu. Namun, rencana itu urung tertulis dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2017-2022. Dengan demikin, dipastikan tidak ada pembangunan kereta gantung oleh Pemerintahan Dewanti-Punjul dalam tahun ini.
Wali Kota dan DPRD Setujui Raperda Perubahan RPJMD Batu 2017-2022
DPRD Kota Batu dan Wali Kota Batu, bersama menandatangani persetujuan Raperda Perubahan RPJMD 2017-2022, jumat (18/3/2022). Perubahan ini disebabkan oleh berbagai sebab. Antara lain adanya pemilihan umum serentak, perubahan kebijakan nasional, dan berlakunya Permendagri tentang sistem informasi daerah.
Pemkot Verifikasi Usulan Infrastruktur 2023 Supaya Makin Terukur
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023. Tidak lain untuk menyelaraskan anggaran dan realitas supaya terukur.
Pemkot Malang Mantapkan Industri Kreatif Via Transformasi Digital 2023
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus bergerak menyongsong 2023 mendatang. Berbagai rancangan awal program terus dimaksimalkan untuk percepatan menjadi smart city, salah satunya industri kreatif melalui transformasi digital.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, Bupati Jember: Saatnya Kita Mengejar Ketertinggalan
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilaksanakan di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat (9/7/2021). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.
Walikota Malang: Diskriminasi Tidak Dibenarkan Agama Apapun
Diskriminasi dalam era digitalisasi semakin merajalela. Faktor perbedaan ideologi, politik, berita hoax dan lain sebagainya. Atas nama agama apapun tidak pernah membenarkan adanya diskriminasi, baik latar belakang maupun minoritas kelompok.
Terpilih Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso Bakal Terapkan Ini
Pasca kekosongan jabatan Sekda Kota Malang sejak Maret hingga Mei tahun 2021, dan diisi Pejabat Sementara (Pj) Hadi Santoso, sekaligus merangkap Kepala DPUPRPKP Kota Malang. Kini secara resmi Walikota Malang Sutiaji mengangkat Erik Setyo Santoso, di Ruang Sidang Balaikota Malang, Rabu (2/6/2021).
Tanggapi Musrenbang RPJMD, DPRD Kota Malang Dorong Perbaikan Beberapa Sektor
Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 banyak masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang.
Perubahan RPJMD Kota Malang Maksimalkan Capaian OPD Terkait
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang mengadakan Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023. Banyak pandangan-pandangan strategis untuk mendapatkan kebijakan yang tepat.
DPRD Ktitisi Penyajian Trenggalek Meroket dan RPJMD
Penjabaran visi/misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, Meroket (Maju Ekonomi Rakyat, Orangnya Kreatif dan Ekosistemnya Terjaga) dalam rancangan RPJMD mendapatkan kritikkan dari DPRD Trenggalek. Kritikan tersebut tidak hanya dari segi penyajian saja melainkan DPRD menyangsikan bagaimana cara mencapai target-target pembangunan di Trenggalek 5 tahun mendatang ini.
Bupati Masukkan Dua Indikator Baru di Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
Dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Bupati Trenggalek menyampaikan, terdapat perubahan dalam indikator yang diukur yang tidak dimasukkan dalam struktur RPJMD sebelumnya. Indikator tersebut antara lain indeks pembangunan ekonomi inklusif dan indeks kota hijau.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.