Jakarta, SERU.co.id – Kubu Roy Suryo Cs kembali menguatkan ijazah Presiden Ketujuh RI Joko Widodo tidak autentik. Klaim tersebut mencuat setelah Roy Suryo menerima salinan fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir oleh KPU RI untuk Pilpres 2014. Sementara pakar hukum dan pengamat politik menilai tuduhan itu sarat muatan politik jelang Pilpres 2029.
Menurut Roy, hasil penelusuran timnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Yakni antara ijazah yang diterbitkan KPU dengan data yang dimiliki. Ia bahkan menilai, temuan tersebut mengarah pada dugaan pemalsuan.
“Sangat signifikan anehnya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Jadi 99,9 persen tetap palsu,” seru Roy di Kantor KPU RI, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Kompascom.
Roy menyoroti sejumlah bagian salinan ijazah yang disebut tertutup oleh KPU. Seperti nomor ijazah, tanda tangan pejabat dan sejumlah data administratif lainnya. Namun, nama pejabat yang mengesahkan legalisasi ijazah tetap terlihat.
“Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP memang boleh ditutup karena ada NIK-nya, tapi ijazah berbeda,” tambahnya.
Ia juga mengklaim, ada perbedaan data antara dokumen KPU dan salinan ijazah yang disebutnya diperoleh dari warganet. Meski begitu, Roy enggan membeberkan detail perbedaan tersebut.
“Ini adalah hasil dari BIN, Badan Intelijen Netizen. Hahaha,” ucapnya berkelakar.
Menanggapi polemik ini, pakar hukum dari Universitas Jayabaya, Ivan Ferdiansyah Agustinus menilai, isu dugaan ijazah palsu Jokowi sudah seharusnya diakhiri. Menurutnya, polemik ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
“Penerapan hukum itu harus dilihat dari segi kemanfaatannya. Dalam kasus ini, kekisruhan soal dugaan ijazah palsu Jokowi tidak ada manfaatnya sama sekali. Energi yang dikeluarkan sudah terlalu banyak, bahkan terlalu dipaksakan,” ujar Ivan.
Ivan juga mengingatkan, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri sudah menegaskan keaslian dan keotentikan ijazah S1 milik Jokowi. Ia menambahkan, perbedaan bentuk atau format antara ijazah Jokowi dan ijazah pembanding masih tergolong wajar. Mengingat dokumen tersebut diterbitkan sekitar 40 tahun silam.
Sementara itu, pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai, gencarnya isu ijazah palsu Jokowi tidak murni kritik. Melainkan bagian dari strategi politik menjelang Pemilu 2029.
“Pola serangan terhadap Jokowi dan keluarganya menunjukkan adanya gerakan politik terorganisasi. Menyerang pribadi dan merusak reputasi hanya akan menurunkan kualitas demokrasi kita,” pungkasnya. (aan/mzm)
