Malang, SERU.co.id – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak di Kota Malang dinilai belum memenuhi target. Ketua KPU Kota Malang menyebut, angka partisipasi hanya mencapai 60-70 persen dari target awal sebesar 83 persen. KPU menyoroti kejenuhan politik usai Pilpres dan Pileg, dilanjutkan Pilgub/Pilkada menjadi penyebabnya.
Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib mengungkapkan, meski partisipasi belum maksimal, angka 60-70 persen sebenarnya masih bisa dianggap cukup baik. Ia menyampaikan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengamatan sementara di beberapa TPS.
“Kalau saya lihat di lapangan kemarin, tingkat partisipasi masyarakat paling sekitar 60-70 sekian persen,” seru Toyib, sapaannya kepada SERU.co.id, Sabtu (30/11/2024).
Menurutnya, ada beberapa alasan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kejenuhan masyarakat setelah Pemilu yang digelar Februari 2024 lalu. Menurutnya, dinamika politik yang intens turut berpengaruh pada antusiasme masyarakat.
“Ya, mungkin karena baru saja selesai Pemilu Februari kemarin. Ada dinamika politik yang luar biasa, kemudian langsung Pilkada Serentak. Jadi ada kejenuhan tersendiri,” katanya.
Baca juga: Dugaan Ketidaknetralan & Pelanggaran, Massa Mahasiswa Serbu Bawaslu dan KPU Kota Malang
Selain itu, Toyib menyoroti proses kampanye yang dinilai kurang maksimal. Ia menegaskan, KPU sudah berupaya mensosialisasikan Pilkada melalui berbagai cara. Namun, ia menduga pelaksanaan kampanye oleh pihak terkait masih belum optimal.
“Kalau soal sosialisasi, kami selalu melakukannya. Kami bahkan turun langsung ke sekolah-sekolah. Tidak ada hari kosong untuk sosialisasi,” imbuhnya.
Ia juga membandingkan, angka partisipasi di Kota Malang dengan beberapa negara maju yang rata-rata hanya mencapai 60 persen. Hal ini menunjukkan, tingkat partisipasi pemilu di Indonesia tergolong tinggi.
“Di negara maju seperti Amerika dan Eropa, angka partisipasi 60-70 persen itu sudah biasa. Justru mereka menganggap partisipasi pemilu di Indonesia lebih tinggi,” jelasnya.
Toyib menambahkan, keputusan masyarakat untuk tidak memilih juga bagian dari demokrasi. Ia menilai, melawan kotak kosong atau memilih untuk tidak mencoblos adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Hingga kini, KPU Kota Malang masih menunggu hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan. Data terkait kelompok pemilih baru akan tersedia setelah proses rekap selesai. Toyib memastikan, KPU akan terus bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada pemilu mendatang. (ws12/rhd)
