Pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019-2022. Dikucurkan melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim di Kabupaten Malang, berujung dugaan suap yang dilakukan sejumlah Pengurus Pokmas. Tak ayal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada 35 orang Pengurus Pokmas sebagai saksi.
