Mahkamah Konstitusi telah menelorkan beberapa putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (judicial review) mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden, Senin (16/10/203). Berbagai pendapat dari kalangan masyarakat pun turut memberikan penilaian atas putusan tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penyesuaian terhadap aturan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan batas minimal capres-cawapres di bawah 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih masyarakat.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang putusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (16/10/2023).
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
