Bojonegoro Kalahkan Kabupaten Sekitar Bidang Infrastruktur Dan Penurunan Kemiskinan

bojonegoro kalahkan kabupaten sekitar bidang infrastruktur dan penurunan kemiskinan
bojonegoro kalahkan kabupaten sekitar bidang infrastruktur dan penurunan kemiskinan

Lebih jauh Anwar Mukhtadlo menegaskan, Ada empat (4) strategi upaya menurunkan kemiskinan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan. Keempat, sinergi kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

“Strategi penanganan melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang melibatkan seluruh stakeholder dan OPD terkait. Penanganan kemiskinan merupakan proses secara berlanjut dan jangka panjang. Kemiskinan itu tidak bisa dihapus dalam jangka waktu pendek. Untuk itu, berdasarkan capaian di 2022 ini artinya program pemerintah sudah on the track. Sudah sesuai jalur,” tegasnya lebih lanjut.

Bacaan Lainnya

Adapun program jangka pendek seperti pemberian bansos, program Rantang KasihMoe, BPNT Daerah dan Santunan Duka. Program ini berfokus pada pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui program bansos dan jaminan sosial terpadu.

Sementara program jangka menengah seperti akses pemodalan melalui Kartu Pedagang Produktif (KPP), revitalisasi pasar, Program Petani Mandiri, kemudahan berusaha, atau pelatihan. Hal ini bertujuan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar tidak rentan jika ada gejolak sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. Implementasinya melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

Sedangkan program jangka panjang seperti beasiswa dan pembangunan infrastruktur. Program jangka panjang ini memiliki manfaat yang akan dirasakan masyarakat untuk jangka panjang. Berdampak pada penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

“Kami akan terus meningkatkan sinergitas untuk menurunkan kemiskinan di Bojonegoro. Apalagi saat ini Bojonegoro sudah mempunyai data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) yang kita tetapkan tanggal 10 November kemarin. Dengan adanya data mandiri ini, program penanganan kemiskinan dapat lebih terukur, tepat guna dan dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *