Fraksi Partai Gerindra memberi tiga catatan diantaranya, dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mengharapkan, dalam fungsi distribusi pada APBD, penggunaan anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
“Hal ini membantu kita untuk melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing masing OPD,” kata Reno Mardi Putra.
Fraksi Gerindra mengingatkan, terkait perencanaan untuk tahun 2023 untuk direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa, dan E-Katalog lokal segera disosialisasikan semaksimal mungkin untuk mempercepat belanja barang dan jasa. (ags/ono)
