Jakarta, SERU.co.id – Pimpinan KPK akan menerima mobil dinas baru. Hal ini disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri beberapa waktu yang lalu. Selain pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK juga akan menerima mobil dinas tersebut.
DPR pun telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas tersebut di anggaran KPK 2021. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan dan penelaahan Bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, selama ini pimpinan dan pejabat struktural KPK menggunakan kendaraan pribadi untuk ke kantor. Namun, mereka akan menggunakan kendaraan operasional kantor saat berkegiatan di luar kantor.
Dalam daftar anggaran KPK untuk tahun 2021, mobil jabatan bagi Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar dan untuk 4 Wakil Ketua KPK masing-masing sebesar Rp 1 miliar dengan spesifikasi mobil 3.500 cc. Sementara, untuk 5 Dewan Pengawas, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta, termasuk bagi 6 pejabat eselon I KPK. Anggaran ini juga telah disetujui oleh Komisi III DPR.
Kendati telah dianggarkan, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, Dewas akan menolak pemberian mobil dinas tersebut. Sebab, sejak awal didirikannya KPK, tidak ada petingginya yang menggunakan kendaraan dinas.
“Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama, jadi kalaulah itu benar baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas,” ujar Tumpak.
Mantan Komisioner KPK, Laode M Syarif menilai, pengadaan mobil dinas ini tidak pantas. Menurutnya, pengadaan mobil dinas tidak tepat dilakukan karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berstatus miskin, terlebih dalam kondisi di tengah pandemi saat ini.
“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta,” ujar Laode. (hma/rhd)
