Jakarta, SERU.co.id – Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh Rp18.049 per dolar AS, Sabtu (6/6/2026). Merespons kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Pengamat keuangan mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi, memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Khususnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar.
“Penguatan koordinasi fiskal dan moneter terus dilakukan. Saat ini fokusnya adalah bagaimana fiskal dan moneter berjalan seirama dan saling memperkuat. Yakni sesuai kewenangan masing-masing dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” seru Perry, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Perry, terdapat dua strategi utama yang disepakati pemerintah dan BI, yakni:
1. Tingkatkan Daya Tarik Investasi Domestik
Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Hal ini bertujuan agar arus modal asing kembali masuk ke Indonesia. Perry menjelaskan, kenaikan suku bunga di sejumlah negara maju telah mendorong investor menarik dananya dari berbagai instrumen investasi di Indonesia. Mulai dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap rupiah. Fiskal dan moneter sepakat sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil. Agar inflow kembali masuk lebih besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.
2. Jaga Likuiditas Perbankan
Strategi kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Pemerintah tetap menempatkan dana kas negara di Bank Indonesia. Sebagai imbalannya, BI memberikan remunerasi atau bunga lebih kompetitif.
“Dengan demikian operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” jelas Perry.
Pemerintah Pastikan Kebijakan Selaras
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan selaras dengan kebijakan Bank Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik. Harapannya pertumbuhan ekonomi kita akan semakin cepat,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, koordinasi erat pemerintah dan bank sentral diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar. Khususnya terhadap perekonomian nasional.
“Dengan begitu, pasar akan kembali percaya terhadap rupiah sehingga nilainya dapat menguat secara signifikan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi nasional. Termasuk pergerakan nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami tekanan.
“Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens. Semua ini bagian dari upaya pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Prasetyo mengingatkan, pergerakan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Namun juga kondisi fundamental ekonomi nasional, termasuk tingkat ketergantungan terhadap impor.
“Kemandirian ekonomi kita juga memengaruhi kekuatan mata uang. Ketergantungan impor yang masih tinggi tentu akan memberi tekanan tersendiri terhadap rupiah,” katanya.
Pengamat: Jangan Hanya Mengandalkan Optimisme
Pengamat keuangan, Dr Dedy Surahman SE MM mengingatkan, optimisme harus diikuti kebijakan fiskal komprehensif dan benar-benar menyentuh sektor riil. Menurut Dedy, pelemahan rupiah berpotensi memicu efek domino yang dirasakan hingga ke tingkat masyarakat bawah.
“Begitu dolar tembus Rp18.000, biaya produksi otomatis naik. Margin keuntungan pelaku usaha kecil semakin tertekan,” ujarnya, dilansir dari website PWMU.
Ia menilai, pemerintah perlu segera mengarahkan instrumen fiskal melindungi sektor riil melalui berbagai kebijakan konkret. Seperti subsidi tepat sasaran, insentif bagi UMKM dan penguatan koperasi. Tanpa langkah tersebut, tekanan nilai tukar berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan memicu inflasi.
“Kalau daya beli turun, siapa yang akan membeli produk lokal? Tantangannya bukan hanya produksi, tetapi juga menjaga pasar tetap hidup,” katanya.
Dedy menegaskan, keberhasilan pemerintah menghadapi tekanan global sangat ditentukan kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang. Melalui kebijakan terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (aan/mzm)
