Malang, SERU.co.id – Sebanyak tiga jembatan di Kota Malang butuh perbaikan, bahkan ada yang kondisinya dinilai kritis. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui DPUPRPKP mengusulkan pembangunan ulang tiga jembatan kritis tersebut ke pemerintah pusat.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Julhardjanto mengungkapkan, tiga jembatan itu antara lain Jembatan Muharto Barat, Jembatan Muharto Timur dan Jembatan Glendang Pakem. Usulan perbaikan telah disampaikan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Jembatan Muharto merupakan infrastruktur vital yang sudah terlalu lama tidak mendapatkan perbaikan menyeluruh. Penanganan terakhir tahun 2019 hanya bersifat sementara,” seru Dandung.
Dandung mengatakan, kondisi Jembatan Muharto saat ini tidak lagi memadai. Karena itu, diusulkan pembangunan ulang sebagai langkah antisipatif demi keselamatan pengguna jalan.
“Kalau dilihat di lapangan, terutama di bagian bawah jembatan, kondisinya sudah sangat mendesak. Ini bukan lagi sekadar perbaikan, tapi memang sudah saatnya dilakukan pembangunan ulang,” tegasnya.
Diakuinya, status jembatan memang merupakan aset Pemkot Malang. Akan tetapi, keterbatasan anggaran daerah dengan kebijakan efisiensi mendorong pentingnya pembangunan ulang melalui pendanaan pusat.
Ia menerangkan, pada penanganan sementara tahun 2019, Pemkot Malang hanya melakukan penguatan konstruksi tanpa pembongkaran total. Dampaknya, jembatan sempat ditutup untuk kendaraan roda empat dan hanya boleh dilalui kendaraan roda dua.
“Tapi, karena sifatnya sementara, langkah tersebut bukan solusi jangka panjang. Usia Jembatan Muharto yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi faktor utama penurunan kualitas struktur,” jelasnya.
Demikian juga Jembatan Muharto Timur yang dibangun pada periode yang sama memerlukan perbaikan total. Sedangkan Jembatan Glendang Pakem di kawasan Madyopuro turut diusulkan akibat kerusakan parah pascabanjir besar tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mendukung pembangunan tiga jembatan tersebut. Ia menyebut, kondisi Jembatan Muharto sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan penanganan serius.
“Sebenarnya bukan hanya tiga jembatan, masih ada infrastruktur lain seperti Jembatan Splendid yang juga perlu perhatian. Namun setelah mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi, tiga jembatan ini yang paling mendesak,” ujar Dito.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat maupun provinsi butuh solusi realistis, sehingga angkah Pemkot Malang berkomunikasi dengan pemerintah pusat sudah tepat. Hal ini mengingat proyeksi anggaran daerah pada 2026 yang semakin terbatas seiring dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Di Jembatan Muharto sudah terjadi korosi dan persoalannya cukup kompleks. Selain struktur, ada juga masalah sampah di sekitar jembatan yang menyebabkan kemacetan, sehingga perlu penanganan menyeluruh,” pungkasnya. (bas/rhd)
