Malang, SERU.co.id – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang memastikan, tidak semua sopir angkot direkrut Trans Jatim. Pihaknya mendesak Pemkot Malang segera memastikan kesejahteraan angkot ke depannya untuk mencegah ketimpangan nasib dan kecemburuan sosial.
Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono mengungkapkan, sebanyak 17 sopir angkot akan direkrut untuk mengemudikan Bus Trans Jatim. Mekanisme seleksinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
“Di sisi lain, masih ada sekitar 800 unit angkot eksisting yang masih beroperasi. Mereka perlu diarahkan, agar tetap memiliki daya saing di tengah transformasi sistem transportasi massal,” seru Ipung, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi SERU.co.id.
Ia menambahkan, perlu ada kejelasan terkait skema rekrutmen sopir Trans Jatim dan kesejahteraan sopir angkot ke depannya. Tujuannya, mencegah kecemburuan sosial, mengingat hanya sebagian kecil sopir angkot yang akan direkrut Trans Jatim dengan gaji setara UMK Kota Malang.
“Kami berharap, Pemkot dan DPRD Kota Malang bekerja sama dengan kampus dan masyarakat untuk membangun sistem transportasi yang efisien dan adil. Malang ini kota pendidikan, ekonomi dan pariwisata. Kalau transportasinya tidak tertata, pasti berantakan,” ungkapnya.
Ipung juga menekankan, pentingnya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh. Diharapkan pembaruan sistem bisa menjadi solusi kemacetan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi angkot.
“Kalau Pemkot Malang serius dan kreatif dalam membenahi transportasi, hasilnya pasti terasa. Tapi kalau tidak, justru bisa menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Organda mengusulkan rute pendek yang terintegrasi dengan kawasan kampus dan area padat aktivitas. Misalnya, rute Borobudur–Kampus UB–Suhat–Borobudur.
“Harapannya, mahasiswa tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi. Mereka bisa menggunakan angkot ke kampus,” imbuhnya.
Ia mendesak, pembenahan sistem angkot disesuaikan dengan pola mobilitas masyarakat saat ini, mengingat trayek yang berlaku sudah hampir tiga dekade. Ia juga meminta Pemkot Malang mengalihkan sebagian sopir angkot menjadi feeder atau pengumpan bagi layanan Trans Jatim.
“Trayek kita sudah berumur 27 tahun, perlu pembaruan total. Nantinya, sebagian angkot bisa berperan sebagai feeder untuk Trans Jatim,” ujarnya.
Ipung menyebut, Pemkot Malang menyatakan sedang menyiapkan rute baru yang akan terintegrasi dengan jaringan Trans Jatim. Sistem feeder ini diharapkan bisa menghubungkan kawasan yang belum terjangkau bus utama.
“Feeder ini akan melayani jalur dari Terminal Batu ke Landungsari hingga Hamid Rusdi. Total kebutuhan armada sekitar 100 unit,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan, pihaknya tengah mengevaluasi penentuan titik halte dan feeder. Terdapat wacana mengubah bus sekolah menjadi feeder Trans Jatim dan melibatkan angkot untuk angkutan pelajar.
“Ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan transportasi publik yang efisien. Kami juga memastikan sopir angkot tetap dilibatkan, supaya prosesnya berjalan adil bagi semua pihak,” tutur Jaya, sapaan akrabnya.
Kini wacana pengoperasian feeder bagi Trans Jatim masih dalam tahap pembahasan bersama Pemprov Jatim. Pasalnya, tanggung jawab utama sistem transportasi terpadu di kawasan Malang Raya ini berada di ranah pemerintah provinsi.
“Kalau pelibatan angkot sebagai transportasi pelajar merupakan kewenangan Pemkot Malang. Ini masih dalam proses pembahasan, karena perlu didiskusikan dulu,” tandasnya. (bas/rhd)
