Jakarta, SERU.co.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan, setelah sebelumnya dielu-elukan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia. Kini, proyek kerja sama Indonesia–China itu sarat masalah, mulai dari tumpukan utang hingga dugaan mark up. Sejumlah pejabat bahkan menyebut Whoosh sebagai “barang busuk” dan “bom waktu”.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan secara blak-blakan menyebut, proyek Whoosh sebagai “barang busuk”. Ketika dirinya ditunjuk memimpin Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat pada 2021.
“Saya menerima proyek Whoosh sudah busuk itu barang,” seru Luhut.
Utang proyek Whoosh memang menjadi momok belum terselesaikan. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin bahkan menyebut, proyek ini sebagai bom waktu bagi keuangan perusahaan pelat merah itu.
“Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu,” ujar Bobby, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (19/10/2025).
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan, beban keuangan KAI terus meningkat akibat tanggungan proyek kereta cepat. Dalam waktu enam bulan, beban mencapai Rp1,2 triliun, dan total utang pada 2024 telah menembus Rp4 triliun lebih.
“Jika tak segera diatasi, angka itu bisa melonjak menjadi Rp6 triliun pada 2026. Angka ini sudah cukup enenggelamkan laba anak usaha lain di bawah bunga utang,” ucapnya.
Namun, isu tak berhenti pada soal keuangan. Mahfud MD mengaku, dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dugaan mark up dalam proyek Whoosh. Menurutnya, permintaan tersebut sangat aneh.
“Tugas penyelidikan seharusnya dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum, bukan menunggu laporan. KPK ingin menyelidiki Whoosh, silakan panggil saya. Saya tunjukkan sumbernya, baru setelah itu panggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo memilih diam ketika dimintai tanggapan soal beban utang Whoosh. Jokowi hanya menunduk dan tersenyum sebelum berbalik meninggalkan wartawan tanpa menjawab pertanyaan.
Di sisi lain, pengamat dan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan melihat situasi ini dari kacamata lebih luas. Menurutnya, proyek Whoosh adalah kenyataan yang tak bisa dihapus. Kini, tugas pemerintah berikutnya memperkuat ekonomi agar mampu menanggung beban besar itu.
“Whoosh sudah tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya jalan adalah ekonomi harus tumbuh tinggi,” tulis Dahlan, dilansit JPNNcom.
Ia menambahkan, dengan target pertumbuhan 8 persen per tahun pun, Indonesia masih tertinggal sekitar USD7.000 dalam pendapatan per kapita selama 11 tahun terakhir. Untuk menutup ketertinggalan itu, ekonomi nasional mesti tumbuh 12 persen per tahun. (aan/mzm)
