Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang merespon kabar maraknya beredar beras oplosan di berbagai daerah. Pihaknya menegaskan, konsumen berhak mengecek kualitas beras untuk melindungi hak-haknya sebagai pembeli, utamanya yang dijual dengan label premium.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengungkapkan, perlindungan konsumen adalah prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau, agar pedagang bersikap terbuka.
“Imbauan kepada pedagang, harus benar-benar melihat apabila melakukan pembelian beras premium. Kalau bisa dicek di dalamnya, karena kemasan 5 Kg itu tidak kelihatan persentasenya berapa yang pecah dan lain sebagainya,” seru Eko, Kamis (31/7/2025).
Eko mengatakan, konsumen berhak melakukan pengecekan langsung untuk mengetahui kualitas beras yang dibeli premium atau tidak. Tidak hanya pedagang, imbauan juga diberikan bagi para konsumen.
“Pembeli berhak melakukan pengecekan langsung, terutama kalau membeli beras premium. Kalau ada pembeli mau beli beras premium, pembeli berhak melakukan pengecekan langsung,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi dan keterbukaan harus terjalin antara pedagang dan pembeli. Hak-hak konsumen harus dilindungi dalam melakukan setiap transaksi.
“Kalau pedagang tidak mau membuka segel, pembeli bisa meminta kesepakatan untuk mengecek bersama. Kalau tetap ragu, konsumen juga berhak memilih untuk tidak membeli. Hukum pasar berjalan dari situ,” jelasnya.
Eko menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar tradisional. Hal tersebut merupakan respon Pemkot Malang terhadap keresahan masyarakat luas.
“Masalah beras oplosan ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Untuk mengantisipasinya, kami akan melakukan Sidak di beberapa pasar, dengan melibatkan aparat pendamping,” bebernya.
baca juga: Banyak Beras Premium Diduga Oplosan Ditarik dari Pasaran
Meski belum mengungkap temuan secara detail, Eko mengindikasikan adanya dugaan beras oplosan yang beredar di pasar. Ia menegaskan, pengecekan lapangan akan dilakukan secara langsung bersama media sebagai bentuk transparansi.
“Ini sangat meresahkan. Kami berupaya keras menjaga masyarakat dan memastikan perlindungan konsumen benar-benar terjamin,” pungkasnya. (bas/mzm)
