Situbondo, SERU.co.id – Sejumlah perwakilan Forum Masyarakat Jangkar Bersatu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Hal itu dilakukan untuk mengadukan proyek pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar Situbondo ke Komisi III karena banyak fasilitas umum (Fasum) masyarakat yang rusak akibat proyek tersebut.
Koordinator Forum Masyarakat Jangkar Bersatu, Holili menjelaskan bahwa ada dugaan pengerjaan proyek pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang matang, sebab pengerjaan proyek tersebut mengakibatkan beberapa fasilitas bahkan aset milik masyarakat setempat mengalami kerusakan sehingga mengganggu aktivitas keseharian.
“Kami merasa keberatan terhadap pelaksanaan program pelebaran jalan Pelabuhan Jangkar yang menggunakan anggaran APBN senilai 13 miliar 693 juta rupiah, karena sudah berdampak kepada masyarakat sehingga kami mendatangi DPRD khususnya Komisi III untuk mengadukan beberapa dampak yang terjadi akibat proyek tersebut,” seru Holili, usai mengadu ke Komisi III DPRD Situbondo, Kamis (13/11/2024).
Lebih lanjut, Holili menjelaskan bahwa akibat proyek itu pipa sumur bor umum bukan PDAM yang ratusan tahun dimanfaatkan masyarakat menjadi bocor sehingga banyak masyarakat yang terganggu aktifitas kesehariannya karena tidak ada suplai air.
Baca juga: DPRD Situbondo Pertanyakan Anggaran Sapi Kurban yang Masuk dalam APBD
“Sumur Bor itu pipa utamanya 12 dim dan disalurkan ke masyarakat dengan pipa 4 dim dari utara Puskesmas sampai ke pesisir, banyak pipa ke masyarakat ini yang bocor sehingga mengakibatkan banjir akibat air bocor, janji dari pihak pelaksana akan memperbaiki nyatanya sampai sekarang belum diperbaiki, itu pun jika diperbaiki hanya diganti dengan pipa 3¼ dim, kami sudah protes ke pelaksanaan namun tidak didengar,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya ada salah satu pagar rumah warga yang belum diberikan kompensasi atau ganti rugi.
“Banyak masyarakat yang pagarnya rusak kena pengerjaan proyek belum didata, seharunya kan yang dirugikan sudah didata untuk kemudian diberi kompensasi sampai sekarang belum ada, sehingga masyarakat merasa resah karena itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Komisi III DPRD bisa turun kelapangan melihat langsung kondisi sehingga dapat menjadi mediator dan mewakili masyarakat terkait hal tersebut.
Baca juga: Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Situbondo Definitif Lewat Paripurna Istimewa
“Jalan yang dikerjakan itu langsung keseluruhan tidak gantian, lajur kanan dulu atau lajur kiri dulu, sehingga masyarakat sulit dan was-was saat melintas. Oleh karena itu kami berharap Komisi III DPRD Situbondo bisa mewakili masyarakat untuk melakukan mediasi dengan pelaksana, sebab jika masyarakat sendiri yang menegur selalu tidak digubris,” pungkasnya.
Sementara itu, Arifin selaku Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo menanggapi pengaduan dari masyarakat tersebut. Arifin menjelaskan akan segera turun ke lokasi untuk meninjau proyek provinsi pelebaran jalan ke Pelabuhan Jangkar itu.
Baca juga: Fraksi PKB Desak Ketua Sementara DPRD Situbondo Segera Ambil Sikap
“Kami menerima pengaduan dari masyarakat jangkar yaitu tentang pelaksanaan pelebaran jalan ke Pelabuhan Jangkar yang diduga berdampak kepada masyarakat dalam hal ini mengakibatkan pipa air dari sumur bor ke rumah warga bocor dan diganti dengan pipa yang tidak sesuai dengan ukuran pipa awal yaitu ukuran 4 dim diganti 3¼ dim,” ujarnya.
Sehingga, pihaknya akan turun ke lokasi dengan DPUPP Kabupaten dan Balai, untuk mengetahui apakah terkait proyek tersebut sudah dilimpahkan ke Provinsi atau masih menjadi tanggung jawab Kabupaten, termasuk segala dampaknya.
“Kita kan belum mengetahui apakah terkait pipa yang bocor menjadi tanggungan pelaksanaan provinsi atau Pemerintah kabupaten, oleh karena itu kami rencananya akan berkoordinasi dengan kedua pihak tersebut untuk kemudian secepatnya bersama-sama turun ke lokasi duduk bersama masyarakat terdampak,” pungkasnya. (aza/mzm)
