Dia menilai, tindakan Gus Fawait yang hanya mau klarifikasi lewat Zoom Meeting itu adalah contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
“Namun (ketidakhadiran Paslon) itu sudah menjadi salah satu contoh yang menurut saya kurang baik. Ketika pasangan nomor 2 dalam hal ini adalah Gus Fawait dipanggil oleh Bawaslu hanya mau lewat Zoom Meeting itu tidak relevan, padahal tujuannya (pemanggilan Bawaslu) adalah untuk menjelaskan tentang postingan adanya organisasi teranang yang disampaikan oleh Fawait di salah satu videonya yang masuk dalam akun media sosialnya. Dan kami menyayangkan hal tersebut,” jelasnya.
Baca juga: Rangkul Influencer dan Selebgram, Cara Gus Fawait Raup Suara Gen Z di Jember
“Seharusnya beliau sebagai calon pemimpin bisa memberikan contoh yang baik kepada khalayak masyarakat agar apapun yang menjadi masalah, menjadi aduan itu bisa segera ditindaklanjuti dan bisa dihadiri,” sambung Candra.
Pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Jember itu juga membandingkan dengan Paslon petahana nomor 1 Hendy-Firjaun ketika dipanggil oleh Bawaslu Jember terkait dugaan pelanggaran kampanye memilih hadir langsung ke Bawaslu Jember tanpa melalui Zoom Meeting.
Baca juga: Aliansi Santri Jember Laporkan Dugaan Fitnah Video Paslon 02 yang Sebut Gerakan Terlarang
“Kami juga sangat mengapresiasi ketika pasangan nomor 1 diadukan oleh masyarakat terkait dengan sholat Subuh, atau tudingan kampanye di Masjid. Dengan kesatria pasangan calon nomor 1 datang memenuhi panggilan dan datang langsung ke Bawaslu nggak perlu lewat Daring,” bebernya.
Namun demikian, kata Candra melanjutkan, Tim Pansus Pilkada DPRD Jember belum secara spesifik membahas soal panggilan Bawaslu Jember terhadap Gus Fawait itu.
“Kalau kami Pansus Pilkada masih belum membahas tentang masalah ini. Namun, saya pribadi sebagai anggota Pansus Pilkada juga merasa penting dan perlu agar meminta klarifikasi,” ulasnya.
“Justru kami mengharapkan Gus Fawait dan tim kampanye maupun tim pemenangannya itu bisa memberikan klarifikasi langsung kepada masyarakat. Dan apabila itu memang tidak terbukti, ada hal-hal yang dianggap mengganggu proses pilkada ini, kami berharap meminta maaf secara kesatria kepada santri, kepada para kiai, alim ulama dan umumnya kepada masyarakat Kabupaten Jember,” pungkas Candra. (amb/mzm)
