Polemik perizinan penebangan hutan mengemuka setelah DPR, Bupati Tapanuli Selatan dan Kementerian Kehutanan saling lempar pernyataan terkait penyebab banjir dan longsor. DPR dan bupati menuding adanya pembukaan izin penebangan sebelum bencana terjadi.
Polemik perizinan penebangan hutan mengemuka setelah DPR, Bupati Tapanuli Selatan dan Kementerian Kehutanan saling lempar pernyataan terkait penyebab banjir dan longsor. DPR dan bupati menuding adanya pembukaan izin penebangan sebelum bencana terjadi.
