Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) telah diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bagi anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, keputusan MK tersebut merupakan langkah monumental menandai era baru panggung demokrasi. Sehingga lebih terbuka luas bagi para calon pemimpin bangsa dalam mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia.
