Bondowoso, SERU- Anggota Komisi II DPRD Bondowoso Jawa Timur menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) pada 2019 yang belum siginifikan. Karena, hingga memasuki akhir Oktober tahun ini, sejumlah program kegiatan masih belum selesai dikerjakan.
Sorotan ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Bondowoso, H. Zaki Imron Humaidi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) pembahasan R-APBD 2020 bersama anggota Komisi II lain di kantor Diskoperindag, Rabu (30/10/2019). ”Pembahasan program kerja yang sudah dianggarkan pada 2019 oleh pemkab melalui Diskoperindag masih belum menunjukkan keseriusannya. Karena, sampai akhir Oktober ini belum selesai,” kata Zaki.
Salah satunya, menurut politisi muda PKB Bondowoso, itu sektor UMKM yang merupakan bagian pokok pikiran (Pokir) DPRD sangat lamban sekali. Seharusnya, progres Triwulan I sudah selesai. Kemudian Triwulan II persiapan di APBD dan Triwulan III sudah menunjukkan hasil serapan APBD. ”Padahal, progres yang dilakukan Diskoperindag adalah meningkatkan bantuan UMKM yang sudah ada di Triwulan I. Tapi, sampai saat ini belum terealisasi,” ujarnya.
Zaki Imron menjelaskan, Komisi II DPRD sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Karena, alasan belum selesai sejumlah program kegiatan tersebut, hanya persoalan teknis yang dibuat rumit sendiri dan tidak rasional. Selain itu, juga ketidakmampuan bawahan mengimbangi kebijakan kepala Diskoperindag untuk proses anggaran yang berjalan di OPD tersebut.
”Ini tugas yang harus diselesaikan Diskoperindag. Bagaimana Kasi mampu melakukan percepatan input data, pelaksanaan dan realisasi masing–masing program yang sudah dibahas di DPRD. Kemudian, bagaimana dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Khususnya dalam penganggarannya,” pungkas Zaki Imron. (ido).
