Bondowoso, SERU- Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso menilai kantor BPJS Kesehatan setempat tidak siap memberikan pelayanan pengurusan kartu peserta BPJS Kesehatan pada masyarakat. Padahal, begitu program jaminan kesehatan dari pemerintah daerah dihentikan, seharusnya kantor BPJS Kesehatan Bondowoso sudah mengantisipasi dini perpindahan masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna usai meninjau Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan bersama anggota Komisi IV lainnya, Selasa kemarin (29/10/2019) mengatakan, BPJS Kesehatan Bondowoso seharusnya menyiapkan diri, begitu program jaminan kesehatan dari pemerintah daerah dihentikan. Dari penambahan personalia, kantor BPJS Kesahatan, dan lainnya agar pelayanan pengurusan kartu peserta BPJS Kesehatan lebih cepat dan tidak dikeluhkan masyarakat.
”Yang terjadi sampai satu bulan, ini masyarakat mengeluh karena antre mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan. Tapi, kenapa tidak minta bantuan ke BPJS Kesehatan lainnya, untuk menambah personel agar tidak terjadi antrean masyarakat. Juga, kantor tidak representatif dan terlalu sempit untuk melayani penduduk Bondowoso yang mencapai 700 ribu. Jadi, kami menilai BPJS Kesehatan Bondowoso tidak siap,” kata Kriesna panggilan akrab Ady Kriesna.
Selain itu, menurut politisi muda Partai Golkar Bondowoso, ini penyebab lain masyarakat antre mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan, karena persoalan administrasi data kependudukan yang tidak sama. ”Contoh NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak sama dengan KK ( Kartu Keluarga). Sehingga, masyarakat harus mengurus lagi ke Dispendukcapil, kemudian kembali lagi ke sini (Kantor BPJS Kesehatan). Problem ini harus diatasi agar masyarakat bisa cepat mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Kriesna menjelaskan, kunjungan kerja mendadak anggota Komisi IV DPRD ke kantor BPJS Kesehatan Bondowoso, setelah menerima banyak keluhan masyarakat mengenai lambatnya pengurus kartu peserta BPJS Kesehatan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos). ”Keluhan masyarakat, itu kami amati di lapangan hampir sebulan. Sebagai wakil rakyat yang membidangi kesehatan, akhirnya kami memandang perlu melakukan kunjungan kerja mendadak untuk mengetahui apa penyebab dari antrean masyarakat di kantor BPJS Kesehatan Bondowoso,” jelasnya. (ido)
