Banyuwangi, SERU.co.id – Diperpanjangnya PPKM level 4 hingga 2 Agustus oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangin harus inovatif dan mempunyai konsep agar pengusaha pariwisata dan pengusaha mall tetap hidup, dan tidak terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda mengatakan dengan diperpanjangnya PPKM level 4 ini usaha yang paling terpukul adalah usaha pariwisata. Maka dari itu, agar pelaku usaha pariwisata tetap eksis pemerintah harus menyiapkan satu konsep. Pasalnya pemberlakuan PPKM darurat ini sangat berdampak kepada perusahaan pariwisata dan mall.
“Diperpanjangnya PPKM level 4 ini, berdampak ekonomi, kesehatan dan sosial. Khususnya para pelaku usaha wisata dan mall, sangat terasa sekali,” kata Ficky Septalinda, kepada SERU.co.id, Kamis (29/7/2021).
Masalah Ekonomi kata Ficky Septalinda sangat dirasakan oleh pengusaha pariwisata. Sejak diberlakukannya PPKM level 4 tersebut, sektor pariwisata, dan pemilik mall tidak bisa bergerak sama sekali karena tutup Padahal, mereka mempunyai karyawan yang harus tetap di gaji.
“Padahal, pengusaha pariwisata dan mall itu yang mensupport Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, agar mereka bisa menjalankan roda perusahaannya perlu campur tangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai konsep. PPKM tetap dijalankan pelaku usaha pariwisata dan mall juga bisa berjalan dengan baik,” ujar anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi PDI Penjuangan.
Menurut Ficky, dirinya pernah membicarakan masalah ini dengan salah satu Kepala Dinas (Kadis). Dan dirinya mengusulkan agar tenaga kerja disektor pariwisata dan mall mendapat bantuan.
“Kita masih belum tahu, apakah PPKM yang diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus 2021 itu akan diperpanjang lagi atau tidak. Maka dari itu saya mengusulkan kepada Kadis itu agar tenaga kerja disektor pariwisata dan mall mendapat bantuan,” ungkapnya.
“Kadis ngomong sama saya, masalah usulan itu sudah dikirim ke Kemensos. Yang menjadi pertanyaan apakah usulan itu diterima atau tidak, saya tidak tahu. Dan PPKM ini diperpanjang lagi atau tidak juga masih belum tahu, sedangkan pengusaha pariwisata dan mall setiap bulannya harus menggaji karyawan,” imbuhnya.
Diera digital ini kata Ficky seharusnya Pemkab Banyuwangi lebih inovatif, dan mempunyai terobosan untuk menghidupkan wisata lewat online. Dengan cara ini pelaku usaha pariwisata dan mall bisa bertahan dan eksis.
“Tempat wisata di Banyuwangi kan banyak tho. Jika ada wisatawan ingin berwisata disalah satu tempat wisata bisa beli tiket lewat online. Dan orang yang membeli tiket itu kan pakai KTP, sehingga pemerintah tahu apakah orang ini sakit atau tidak. Dan pengunjungnya juga dibatasi sesuai anjuran pemerintah,” cetusnya.
“Contohnya orang yang mau bepergian naik pesawat saat beli tiket via online, persyaratannya pembeli tiket akan menyerahkan persyaratan-persyaratan, mereka akan memberikan data, seperti KTP, sertifikat vaksin, dan persyaratan lainnya. Dengan data ini akan diketahui apakah penumpang ini terpapar Covid-19 apa tidak. Seharusnya Dinas Pariwisata bisa mencontoh itu dan bisa berinovasi, sehingga pelaku usaha pariwisata dan mall bisa hidup,” tambahnya.
Maka dari itu sambung Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi wisata online ini yang menjadi motornya dinas pariwisata sekaligus menyongsong persiapan berakhirnya PPKM. Pasalnya sejak diberlakukannya PPKM perusahaan yang sangat berdampak itu perusahaan pariwisata dan mall.
Bahkan akibat pemberlakuan PPKM ini tidak sedikit tenaga kerja yang dirumahkan, karena perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji. Namun setiap bulannya karyawan yang dirumahkan hanya mendapat insentif saja.
“Untuk memulihkan pariwisata itu ya konsepnya pakai wisata online. Misalnya Banyuwangi kan ada tempat wisata kuliner, alam, laut, pemandian dan sebagainya, kemudian orang hendak berwisata kemana orang bisa memilih dan dia bisa membeli tiket yang di beli secara online itu bisa merekam jejak pembeli tiket itu, dan para wisatawan harus taat protokol kesehatan. Saya yakin jika Dispar Banyuwangin mempunyai konsep dan berinovasi, tempat wisata dan mall akan tetap bertahan, dan mampu menyumbang PAD. Dan tidak ada PHK,” bebernya.
Lebih lanjut Ficky Septalinda mengatakan saat ini para PKL, pemilik warung sudah masuk pendataan penerima bantuan. Sedangkan untuk tenaga kerja disektor pariwisata dan mall masih dalam usulan ke Kemensos.
“Saya melihat tidak dari satu sisi saja. Untuk pemilik warung dan PKL sudah terdata penerimaan bantuan. Sedangkan tenaga kerja disektor wisata dan mall masih dalam pengajuan, dan harus menunggu, kalau seperti ini ya jelas pelaku usaha pariwisata dan mall akan menjerit, karena tidak mampu membayar gaji karyawan, ujung-ujungnya akan merumahkan para pekerjanya,” ujarnya.
“Masalah bantuan kami tidak menunggu dari Kemensos tapi dari Pemda Kabupaten Banyuwangi, Pemda Banyuwangin punya konsep tidak?,” pungkasnya. (ant)
Baca juga:
- Seorang Lansia di Tumpang Tewas Terbakar di Dalam Rumahnya
- Gaji ke-13 untuk ASN dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2025
- Harga BBM di Shell, BP, Vivo dan Pertamina Kompak Turun Mulai 1 Juni 2025
- Babinsa Kedungkandang Bersama Warga Kerja Bakti Bersihkan Saluran Air
- Kemenkes Imbau Masyarakat Waspadai Lonjakan Covid-19 di Asia
