Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan, program penanganan stunting menjadi prioritas. Program tersebut tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengungkapkan, Pemkot Malang berkomitmen mengatasi stunting. Adanya efisiensi tidak akan mengganggu fokus pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan masyarakat.
“Pak Wali dan saya sepakat, stunting tetap menjadi prioritas. Masih ada lebih dari 2.000 anak yang berpotensi mengalami stunting dan itu menjadi perhatian serius kami,” seru Ali, Selasa (9/12/2025).
Ali menjelaskan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting. Sebab, program nasional tersebut telah mengalokasikan porsi bantuan gizi untuk ibu hamil.
“Dalam MBG ada kewajiban pemenuhan gizi ibu hamil. Sepuluh persen kuota setiap dapur diarahkan untuk penanganan stunting. Maka, efisiensi anggaran tidak terlalu berdampak,” jelasnya.
Data e-PPGBM per Oktober 2025 mencatat masih terdapat 2.887 balita atau 8,51 persen yang masuk kategori stunting di Kota Malang. Untuk itu, pemerintah terus mendorong berbagai langkah dari hulu hingga hilir.
“Upaya kami melakubimbingan perkawinan terintegrasi, pemeriksaan calon pengantin, peningkatan ASI eksklusif dan pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita. Kemudian pendampingan keluarga risiko stunting, penguatan ketahanan pangan berbasis gizi, dan optimalisasi peran Tim Percepatan Penanganan Stunting,” urainya.
Selain itu, Pemkot Malang memantau perkembangan stunting dengan penanganan kolaboratif lintas sektor. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif.
“Stunting merupakan persoalan multidimensi sehingga diperlukan sinergi lintas sektor, baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif.nSaya berharap forum ini mampu menyepakati langkah dan kegiatan pencegahan yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menyebut pentingnya keterlibatan unsur non-pemerintah melalui pendekatan pentahelix. Sinergi dan kolaborasi harus diperkuat dengan pihak swasta, dunia usaha dan berbagai komunitas untuk percepatan pengentasan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito menyampaikan, rapat koordinasi bertujuan memperkuat sinergitas lintas sektor. Disamping itu, rapat koordinasi ini menjadi ajang evaluasi capaian program pencegahan stunting.
“Rakor ini kami lakukan untuk memonitor pelaksanaan program. Melalui forum ini, kami juga membahas hambatan di lapangan sekaligus merumuskan langkah solutif penanganan stunting,” pungkasnya. (bas/rhd)
