Malang, SERU.co.id – Gubernur Khofifah usai mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda Jatim. Hal ini menjadi wujud pelibatan pemuda sebagai garda terdepan antikorupsi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan ini diharapkan menjadi agen perubahan. Mereka bisa menggerakkan kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing.
“Mereka adalah pemuda luar biasa. Pesan saya pada mereka, jadilah teladan nilai-nilai integritas di masyarakat,” seru Khofifah, usai pencanangan Patriot Integritas Muda Jatim di Hotel Grand Mercure Mirama, Kamis (30/10/2025).
Khofifah menegaskan, pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kejujuran. Hal itu bisa dimulai dari menegakkan transparansi di semua lini kehidupan.
“Mereka harus menjadi bagian dari gerakan integritas yang memberi hadiah terbaik untuk negeri ini. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang berperan besar sebagai garda terdepan antikorupsi,” ungkapnya.
Dihadapan para pemuda, Khofifah menekankan komitmen Pemprov Jatim dalam menegakkan budaya antikorupsi. Sebagai contoh, dalam rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan.
“Ada 492 pegawai Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemprov Jatim yang sebentar lagi akan dilakukan rotasi jabatan. Tidak ada praktik jual beli jabatan selama proses berlangsung,” ujarnya.
Ia pun meminta para pemuda melapor padanya apabila menemukan praktik tersebut. Diharapkan, Patriot Integritas Muda Jatim menjadi role model yang menginspirasi, menggerakkan komunitas dan mengkampanyekan antikorupsi secara kreatif.
Pemuda Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Terdekat
Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan menjelaskan, pencanangan Patriot Integritas Muda merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi. Hal tersebut perlu dilakukan melalui edukasi sejak dini, dengan keterlibatan aktif generasi muda.
“Kami ingin pemuda berpartisipasi aktif. Mereka kami berikan pendidikan, agar bisa menularkan nilai-nilai antikorupsi kepada sebayanya, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga,” jelasnya.
Dari total 400 peserta, seleksi ketat dilakukan untuk memilih 40 orang terbaik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) penyuluh antikorupsi. Diklat tersebut akan berlangsung di Jakarta selama tiga hari, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Usai mengikuti pelatihan, mereka akan ditetapkan sebagai tim penyuluh antikorupsi wilayah Jawa Timur. Tugasnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke berbagai instansi serta masyarakat,” jelasnya.
Hendro menyebut, program ini disinergikan dengan mekanisme pencegahan korupsi yang telah diterapkan di seluruh OPD. Dengan demikian, pelaksanaannya berjalan simultan dan terukur.
Selain menyasar masyarakat umum, kegiatan penyuluhan juga akan diarahkan kepada pelajar dan kalangan kampus. Edukasi yang diberikan termasuk membangun pemahaman tentang whistle blowing system atau sistem pelaporan pelanggaran.
“Kami melibatkan perguruan tinggi, misalnya melalui diskusi mengenai pencegahan korupsi. Dengan begitu, saran dan masukan dari teman-teman muda juga diakomodasi,” tandasnya. (bas/mzm)
