Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota Malang kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya. Predikat WTP tersebut menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, dirinya siap membangun budaya pengelolaan keuangan akuntabel dan transparan.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, predikat WTP menjadi capaian membanggakan. Semuanya berkat kerja keras sumua elemen Pemkot Malang dalam menyajikan laporan keuangan akuntabel dan transparan.
“Makna WTP bagi saya cukup penting. Predikat ini menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga setiap APBD dan setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat,” seru orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.
Baca juga: Kabar Gembira, Pegawai Non ASN Bojonegoro Selain Terima THR, Juga Gaji ke-13
Untuk mempertahankan predikat tersebut, sejumlah indikator harus dipenuhi. Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Predikat WTP ini diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar. Dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” tambahnya.
Wahyu juga mengapresiasi sinergisitas dari seluruh pemangku kepentingan. Begitu juga dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Dirinya juga meminta agar kinerja tersebut terus ditingkatkan.
“Terima kasih, ini merupakan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkot bersama dengan DPRD. Ke depan kami akan lebih mengeratkan barisan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan. Terutama dalam penggunaan APBD dan hal pendukung lainnya yang harus terus ditingkatkan,” terangnya.
Baca juga: Kota Malang Kembali Sukses Raih Opini WTP 12 Kali
Terakhir, Wahyu juga berterimabkasih atas peran BPK yang senantiasa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK senantiasa membimbing setiap tahapan agar pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi. Sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkas pria ramah senyum itu.
Pada kesempatan yang sama, BPK Jatim juga mengadakan seremonial pembukaan Plaza BPK Jatim. Plaza BPK Jatim menjadi simbol dari sinergi BPK dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di wilayah Jawa Timur.
BPK menyediakan stan bazaar kuliner gratis dari berbagai daerah, salah satunya bakso Malang yang ramai dikunjungi. (afi/mzm)
