Reaktivasi Kereta Api Madura Sudah Isu Lama Sejak 2009, Pemerintah Pusat Tidak Pernah Berikan Keputusan

Kantor Bappeda Kabupaten Pamekasan. (udi) - Reaktivasi Kereta Api Madura Sudah Isu Lama Sejak 2009, Pemerintah Pusat Tidak Pernah Berikan Keputusan
Kantor Bappeda Kabupaten Pamekasan. (udi)

Melihat dari dampaknya, lanjut Sigit, Pemerintah tidak hanya melihat kemampuan finansial saja, melainkan dampak terhadap masyarakat sekitar. mengingat banyaknya bekas rel kereta sudah menjadi tempat usaha masyarakat bahkan rumah warga, sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Terkait dampak terhadap masyarakat itu pasti juga di hitung, jika reaktivasi itu nanti benar akan di hidupkan kembali maka tentunya kami semua akan mencarikan solusinya yang terbaik untuk masyarakat karena tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Melihat biaya yang akan dikeluarkan pemerintah tidak sedikit, dan finansial menjadi tolak ukur. Bahkan pemerintah pusat juga pasti melakukan kajian kelayakan terdahulu baik dari semua sisi karena reaktivasi KAI di peruntukan untuk masyarakat dapat menikmati semuanya.

“Dari kelayakan ekonomi, hal itu juga menjadi tolak ukur, kira-kira bisa apa tidak, Secara finansial pemerintah juga akan melakukan pengukuran. Namun hal itu pemerintah pusat perlu melalui kajian terdahulu, baik dari semua sisi akan dilihat karena KAI ini bertujuan mensejahterakan masyarakat dan dapat dinikmati semua kalangan,” tandasnya. (udi/mzm)


 

Baca juga:

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *