Peralihan ini juga dikarenakan oleh 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran. Dan justru dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas.

Alasan lain Kapolri menyebutkan, peralihan subsidi BBM ini sebagai pilihan sulit. Dikarenakan alokasi perubahan sebesar Rp502,4 triliun itu setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit, 227.886 sekolah dasar, 3.501 kilo meter ruas tol baru, dan 41.666 puskesmas.

“Jadi itu adalah pilihan yang sulit dan harus kita lakukan. Sehingga kemudian subsidinya dikurangi, walaupun masyarakat tetap disubsidi. Solar disubsidi 53,9 persen, Pertalite 24 persen,” terangnya lebih lanjut.

Pengalihan anggaran subsidi BBM ini digunakan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,40 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,60 triliun dan Dana Transfer Umum sebanyak Rp2,17 triliun.

“Alokasi bantuan sosial yang tepat sasaran tersebut justru akan menurunkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 0,33 persen,” pungkasnya. (bim/rhd)