Trenggalek, SERU.co.id – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin hadiri rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Dalam kesempatan itu, Bupati muda ini menekankan terkait pencadangan anggaran pemilu dan wacana pemecahan daerah pemilihan (Dapil).
“Dana Pemilu dalam satu anggaran tidak bisa terpenuhi dari APBD dan APBN. Makanya tahun ini akan ada pencadangan dana Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu maupun untuk pengamanan,” ungkap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (23/03/2022) siang.
Dikatakan Mas Ipin sapaan akrabnya, untuk mengurangi distorsi informasi, dalam kesempatan ini KPU mensosialisasikan apa saja yang sudah disepakati dan beberapa roll off the game yang mungkin bisa dibedah.
Salah satunya yang sedang diwacanakan oleh KPU di Kabupaten Trenggalek terkait dengan pemecahan dapil.
“Tentu mau Dapilnya manapun kalau petarung maka siap saja. Sedangkan bila dilihat dari kacamata eksekutif, sebagai bupati tentu pemecahan Dapil ini sangat kami harapkan,” imbuhnya.
Ia menyampaikan alasan pemecahan Dapil perlu dilakukan, karena bila untuk wilayah kerja anggota DPRD semakin sempit. Maka, pelayanannya otomatis akan semakin baik. Harapannya dengan semakin sempit, nanti akan ada keterwakilan kecamatan putra-putra daerah yang muncul. Sehingga nanti setiap kecamatan punya jagoan yang bisa menyelesaikan pembangunan itu merata.
“Selanjutnya kami juga berharap konfigurasi dapil itu akan menyasar daerah-daerah yang selama ini infrastrukturnya belum terbangun atau belum terkoneksi dengan baik antar kecamatan,” terang Bupati Arifin.
Suami Novita Hardiny ini mencontohkan, kalau Kecamatan Bendungan itu gandengannya Trenggalek, Durenan dan Pogalan. Tentu orang yang mau mencalonkan diri akan mencari yang padat penduduk. Pasti yang dicari kawasan kota, Pogalan, Durenan.
“Nah ini contoh, belum lagi Bendungan ini berbatasan dengan Tugu, akses jalan yang menghubungkan seperti apa. Konfigurasi-konfigurasi ini yang seharusnya dibahas, sehingga nanti usulan pembangunan itu berkutat hanya di ruas-ruas itu saja. Namun juga menyasar pada ruas ruas yang lain sehingga pembangunan itu merata,” jelasnya.
Masih terang Bupati Arifin, pihaknya berharap 45 orang wakil di DPRD ini fokus pada pemerataan pembangunan. Sehingga hasil yang dihasilkan dalam APBD ini bisa lebih berkeadilan dan juga lebih merata. Sedangkan untuk dana cadangan pemilu sendiri, Bupati Arifin menjelaskan besaran dana cadangan pemilu akan melihat besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ada.
“Mungkin di tahun ini minimal antara Rp. 20 sampai 30 milyar. Kita fokusnya untuk pengembalian pembiayaan berupa pinjaman dan untuk pembiayaan Pemilu,” kata Bupati.
Kenaikan biaya penyelenggaraan Pemilu pada periode ini, dianggap Bupati Trenggalek menjadi sesuatu hal yang logis.
“Karena biasanya itu dilakukan sendiri, sedangkan saat ini dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 agenda Pemilu serentak. Tentunya budgednya juga akan berubah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi membenarkan, tahun 2024 nanti, bila tidak ada penundaan maka dalam kurun 1 tahun di tahun 2024 akan ada 2 kali pemilu serentak. Pertama Pemilihan Legislatif, senator dan Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024. Kemudian pemilu selanjutnya Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati. (mil/mzm)
Baca juga:
- Diskopindag Kota Malang Tepis Isu 57 Koperasi Merah Putih Disusupi Pengurus Titipan
- Mencuat Isu Monopoli, DPRD Kota Malang Dalami Mekanisme Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih
- PMI Kota Malang dan Indonesia Sehat Jiwa Resmikan Poli Psikologi, Tekan Angka Bunuh Diri
- Wali Kota Batu Kunjungi Kediaman Korban Bullying di Hari Anti Bullying
- Fatayat NU Kota Batu Siap Dukung Visi Misi Kepala Daerah
