Bondowoso,SERU- Kepala Desa (Kades) se-Bondowoso rupanya sangat kesal sekali dengan pernyataan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah) Ahmad Prajitno yang menyebutkan penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke pemkab, karena Desa bukan lembaga pemerintah. Kekesalan ini dibuktikan Kades yang tergabung Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso dengan menggelar aksi demo atau unjuk rasa (unras) damai di Kantor Pemkab dan DPRD setempat, besok Selasa (8/10/2019).
Kades Cermee Sutrisno mengatakan, SKAK sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada semua Kades se-Bondowoso, bahwa besok Selasa (8/10/2019) akan melakukan aksi demo damai di depan Kantor Pemkab dan DPRD Bondowoso. ”Tujuannya, untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati dan kepala OPD pemkab serta anggota DPRD agar menjelaskan pernyataan Plt Kepala BKD Prajitno bahwa Desa bukan bagian pemerintahan daerah,” kata kades yang juga Ketua SKAK Bondowoso.
Untuk itu, Sutrisno mengajak seluruh Kades dan perangkat Pemerintahan Desa (Pemdes) se-Bondowoso mengikuti aksi demo damai. Namun, dia mengingatkan agar aksi demo damai di depan Kantor Pemkab dan DPRD Bondowoso tidak mengganggu aktivitas umum serta tetap membuat masyarakat aman dan kondusif. ”Kami besok Selasa akan aksi demo damailah. Karena, kami aksi demo tujuannya ingin mempertanyakan status kami selaku aparat desa kepada pemkab DPRD, apakah benar Desa bukan bagian dari lembaga pemerintahan daerah,” ujarnya.
Kades Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Maltup Al Hidayah menambahkan, aksi demo damai yang akan dilakukan Kades se-Bondowoso besok Selasa memiliki tujuan baik. Yakni, membela Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, karena Kades menilai Plt, Kepala BKD Ahmad Prajitno sudah melontarkan pernyataan asal bunyi (asbun) dan tidak paham dengan aturan. ”Jadi, aksi demo damai Kades, intinya mengawal dan membantu Bapak Bupati,” katanya.
Dalam aksi demo nanti, tambah Maltup Al Hidayah, Kades akan menuntut Plt Kepala BKD Prajitno –panggilan Ahmad Prajitno- meminta maaf pada seluruh Kades dan perangkat Desa atas pernyataan yang membuat kegaduhan dan polemik di masyarakat. ”Yang bersangkutan (Plt.Kepala BKD Bondowoso, red) , harus segera meminta maaf dan klarifikasi atas pernyataan penarikan Sekdes PNS ke pemkab, karena Desa bukan lembaga pemerintahan,” tegasnya.
Informasi di lapangan, sejumlah Kades mendapat tekanan agar tidak melakukan aksi demo damai besok Selasa. Namun, tekanan ini tidak mengubah niat kades yang tergabung SKAK Bondowoso tetap melakukan aksi demo damai. Bahkan, aksi demo tidak hanya diikuti Kades. Tapi, juga diikuti seluruh perangkat desa. (ido)
