Malang, SERU.co.id – Sebagaimana Surat Edaran Walikota Malang No. 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas bagi siswa SD dan SMP di Kota Malang, di hari pertama, Senin (19/4/2021).
Walikota Malang Sutiaji mengatakan, secara keseluruhan sekolah sudah siap melaksanakan PTM Terbatas. Masing-masing sekolah sudah menjalankan protokol kesehatan secara ketat bagi seluruh warga satuan pendidikan.
“Tadi saya juga masih memberikan saran dan usulan di tiap-tiap sekolah, seperti pengaturan jarak saat siswa mau mencuci tangan dan pengaturan sistem kepulangan siswa, agar tidak berkerumun,” serunya, Senin (19/4/2021).
Walikota Malang, H. Sutiaji bersama Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi dan Rokhmad meninjau langsung pelaksanaan sekolah tatap muka tersebut. Didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Suwarjana; Kepala Dinas Kesehatan, Husnul Muarif dan Kepala Dinas Kominfo, M. Nurwidianto. Di antaranya meninjau SDN Kauman 1, SD Muhammadiyah 1, SMPN 6 dan SMPN 3.
Secara umum, lanjut Sutiaji, sekolah telah mematuhi SE yang telah dibuat, namun jika kedepan kedapatan sekolah tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak menaati SE yang ada. Bisa jadi pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut akan ditutup dan dievaluasi bersama.
“Ini demi kebaikan dan keamanan kita bersama. Kaitannya dengan kesehatan dan nyawa seseorang, sehingga saya memberikan penekanan terkait hal tersebut,” tegas pria yang juga menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Malang itu.
Rambu-rambu diperbolehkan masuk sudah dikeluarkan juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Hanya beberapa daerah yang belum bisa dikarenakan masih ada sebaran transmisi Covid-19.
“Insyaallah sudah mulai beriringan kami membuat kebijakan di SD-SMP buka. Tentu kuncinya ada di prokesnya,” imbuh Walikota.
Pihaknya menuturkan, orang tua atau wali murid yang telah mengisi survei yang telah dikirim. Dimana sejumlah 85 sampai 86 persen orang tua atau wali murid menghendaki adanya tatap muka. Jajak pendapat atau survei tersebut tidak hanya sampling, namun sudah keseluruhan.
“Saya kira bukan sampling, tapi seluruhnya dipakai jajak pendapat masuk sekolah. Itu sudah pernah kita lakukan bulan Agustus,” papar Sutiaji.
Pernah suatu hari, dirinya mendapat aduan dari teman yang belajar di luar negeri. Heran kenapa di Kota Malang, Indonesia, anak sekolah seperti dikesampingkan untuk belajar tatap muka. Sedangkan di tempat-tempat ibadah malah didahulukan.
“Kalau dia menjaga anaknya agar anak bisa masuk sekolah, maka protokol kesehatan dirumah pun juga harus dikuatkan,” cerita politisi Partai Demokrat ini.
Sutiaji mengucapkan terima kasih atas kesiapan sekolah, guru, orang tua dan siswa yang sudah menerapkan prokes sesuai anjuran pemerintah.
“Ternyata negara-negara lain yang memakai pola itu telah berhasil, seperti Jepang. Tentunya bagaimana cara-cara promosi prokes itu,” ungkapnya.
Disisi lain, lanjut Sutiaji, ada kenaikan kasus kekerasan rumah tangga selama daring mengalami kenaikan. Namun bukan itu yang menjadi alasan PTM kali ini. Alasan masuk karena pengendalian Covid-19 sudah terpantau dengan baik. Terlebih hampir semua guru di Kota Malang sudah divaksin.
“Harapannya anti bodinya terbentuk, hingga melayani anak-anak sekolah dengan PTM ini tidak ada transmisi antar guru ke siswa maupun sebaliknya,” pungkas kepada SERU.co.id. (ws1/rhd)
