Jember, SERU.co.id – Bupati Jember, Muhammad Fawait berikan penjelasan terkait kebijakannya mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember untuk melakukan verifikasi faktual (verval) data kemiskinan. Dirinya menyebut, langkah ini sebagai respons atas kondisi “darurat” kemiskinan di Jember.
Bupati Fawait mengungkapkan, selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan di Jember stagnan di peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur. Kondisi ini dianggap sebagai kejadian luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.
“Ini adalah kondisi yang harus kita anggap sebagai kejadian luar biasa. Penanganannya juga harus melibatkan semua pihak, tidak bisa hanya satu sektor saja,” seru Gus Fawait, sapaan akrabnya, Senin (20/4/2026).
Selanjutnya, kata dia, tingginya angka kemiskinan dinilai berbanding lurus dengan masalah sosial lainnya di Jember. Mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga potensi kenaikan angka kriminalitas.
“Validasi data menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Gus Fawait tak menampik, kebijakan ini mengadopsi keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya. Saat itu, semua ASN tanpa memandang eselon terjun langsung untuk mendata warga.
“Tidak melihat apakah itu eselon dua, tiga, atau empat, semua turun ke lapangan. Itu berhasil di Surabaya. Kalau Surabaya bisa, kenapa Jember tidak? Maka kami meminta tolong seluruh ASN ikut mendata,” paparnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai beban kerja ASN, khususnya guru, Gus Fawait memastikan beban tugas ini tidak akan memberatkan. Berdasarkan hitungannya, setiap petugas hanya memverifikasi data yang sangat minim.
“Kadang hanya lima rumah, bahkan ada yang hanya tiga rumah saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak,” tambahnya,
Langkah ini diambil untuk mengakhiri keluhan klasik warga tentang orang mampu yang mendapat bantuan, sementara warga miskin justru terlewat. Gus Fawait ingin memperkaya data BPS dengan aspirasi langsung dari lapangan.
“Tujuannya memastikan keadilan. Kita sering dengar keluhan yang kaya dapat bantuan, yang miskin tidak. Kita ingin memperkaya data dengan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
“Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah menyejahterakan masyarakat. Ukurannya jelas, menurunnya angka kemiskinan. Maka ini harus dikerjakan bersama-sama,” tandasnya. (sgt/mzm)
