Malang, SERU.co.id – Guna mengentas angka Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkab Malang membentuk Tim Saber ATS Kecamatan Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan guna memberikan anak-anak usia sekolah di Kabupaten Malang mendapatkan hak pendidikannya secara optimal, Selasa (21/10/2025).
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib membeberkan, angka ATS di Kabupaten malang ini merupakan salah satu permasalahan yang serius. Sehingga perlu ada penanganan yang serius dari semua pihak.
“Anak tidak sekolah di Kabupaten Malang yang jumlahnya masih lumayan tinggi ya. Cuma ini karena SDM ini kan aset Kabupaten Malang, jadi menurut saya ya harus ditingkatkan, hak-hak pendidikan harus kita penuhi,” seru Lathifah saat dikonfirmasi.
Lathifah membeberkan, ada banyak faktor yang menyebabkan ATS tersebut terjadi, seperti masalah ekonomi, dukungan keluarga, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Dari data pada dashboard ATS Pusdatin Kementerian Pendidikan Tahun 2025, Sebanyak 6.242 kasus Drop Out (DO) dan 6.774 kasus Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
Politikus dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menerangkan, Pemkab Malang akan terus berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan. Dimana dalam upaya tersebut, Pemkab Malang akan menyediakan bantuan untuk jenjang pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan Paket C.
“Targetnya Pemkab 0 ATS, makanya ini pembuat perencanaan. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga target kita apa, kapan kita zero nanti ada perencanaan. Sehingga penanganannya bisa secara masif, pembagian tugasnya jelas,” ungkapannya.
“Saya memahami bahwa tugas Tim Saber ATS di lapangan tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen, kesabaran, serta empati yang tinggi untuk mendatangi keluarga, memahami permasalahan anak dan meyakinkan mereka agar mau kembali bersekolah,” imbuh Lathifah.
Lathifah menerangkan, dengan adanya Tim Saber ATS di setiap Kecamatan dapat segera menindaklanjuti dengan rencana kerja yang lebih terukur. Dengan melakukan pemetaan ulang ATS di wilayah masing-masing, serta memperkuat sinergi dengan perangkat desa, sekolah dan lembaga sosial. (wul/mzm)
