Malang, SERU.co.id – Pemerintah mengajak insan pers memanfaatkan program rumah subsidi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dari 350.000 target pendirian rumah subsidi, 3.000 diantaranya diperuntukkan bagi wartawan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan, wartawan juga berhak memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau. Skema rumah subsidi tahun ini sangat menguntungkan, karena berbagai biaya telah ditanggung oleh pemerintah
“Bunganya disubsidi 5 persen per tahun, bahkan tahun ini Presiden Prabowo sudah memutuskan tidak ada bunga. Uang muka (DP) hanya 1 persen,” seru Ara, sapaannya saat kunjungan kerja ke Kota Malang, Jumat (17/10/2025).
Selain itu, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga diberikan secara gratis. Tidak hanya wartawan, MBR yang menjadi sasaran program rumah subsidi juga menikmati keuntungan yang sama.
“BPHTB gratis dan PBG gratis. Ini kesempatan besar yang harus dimanfaatkan, termasuk oleh teman-teman wartawan,” tegas Ara.
Ia menambahkan, terdapat ketentuan bagi wartawan yang ingin mengikuti program rumah subsidi ini. Baik wartawan dengan status lajang maupun sudah menikah sama-sama dapat mengikuti program tersebut.
“Untuk wartawan di Malang, yang lajang maksimal penghasilan Rp8,5 juta per bulan, sedangkan yang sudah menikah maksimal Rp10 juta. Kalau belum punya rumah dan gajinya di bawah itu, bisa ikut program ini,” jelasnya.
Rumah subsidi yang ditawarkan memiliki luas tanah sekitar 60 meter persegi. Ara menyebut, rumah bersubsidi di Kota Malang dijual seharga Rp166 juta. Kendati demikian, dari 3.000 kuota bagi awak media, ia tidak menyebut secara pasti berapa kuota yang tersedia bagi awak media di Malang
“Rumahnya bagus-bagus, layak huni, dan lokasinya dekat kota. Ini kebaikan dari Presiden Prabowo yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia berharap, para insan pers tidak melewatkan kesempatan dalam program ini. Meski mendapatkan jatah dalam program ini, wartawan dipastikan tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Wartawan harus tetap bersuara keras kalau ada korupsi atau bangunan yang tidak sesuai aturan. Tapi wartawan juga berhak mendapatkan rumah selama memenuhi ketentuan,” tandasnya. (bas/mzm)
