Jakarta, SERU.co.id – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menjadi sorotan. Terbaru, ribuan pelajar di Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal setelah menyantap hidangan MBG. Namun ironisnya, anggaran MBG 2026 naik menjadi Rp335 triliun, bahkan Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan.
Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah mengatakan, gejala dialami korban meliputi mual, muntah dan diare. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahkan menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Data Posko penanganan di Cipongkor dan Cihampelas mencatat 1.315 korban keracunan sejak, Senin-Kamis (22-25/9/2025).
“Mayoritas korban adalah siswa SD hingga SMA/SMK. Pada gelombang pertama (22-23 September), ada 393 siswa yang sakit. Sementara pada gelombang kedua (24 September) jumlah korban melonjak hingga 730 orang,” seru Yuyun, dilansir CNN Indonesia, Rabu (25/9/2025).
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang menegaskan, pihaknya menutup dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung Barat. Kedua SPPG itu diduga telah lalai.
“Jika nanti terbukti ada unsur pidana dari hasil uji sampel makanan, kami akan memidanakan pengelolanya. Satu nyawa pun bagi kami sudah KLB,” ujar Nanik.
Ia menyebut, investigasi awal menemukan adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses memasak.
Di sisi lain, Anggota DPR sekaligus Ketua Banggar, Said Abdullah, menolak wacana penghentian sementara program MBG. Menurutnya, pemerintah harusnya melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama terkait rantai pasok dan distribusi makanan.
“Setiap satu SPPG harus melayani 3.000 siswa. Jumlah ini sangat besar. Sistem distribusinya harus diperkuat agar tidak terjadi kelalaian lagi,” kata Said.
Ironisnya, di tengah gelombang protes atas kasus keracunan massal, anggaran MBG untuk 2026 justru naik signifikan. Berdasarkan APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi MBG mencapai Rp335 triliun.
Anggaran jumbo tersebut sebagian besar diambil dari pos pendidikan, yakni Rp223 triliun atau 83,4 persen. Selebihnya berasal dari sektor kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen) dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen).
“Dana tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah (Rp34 triliun). Kemudian ibu hamil dan Balita (Rp3,1 triliun), digitalisasi (Rp3,1 triliun), belanja pegawai (Rp3,9 triliun), serta pemantauan dan distribusi (Rp4,5 triliun),” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dikutip dari detikcom.
Namun, besarnya anggaran MBG dinilai timpang jika dibandingkan dengan program lain. Misalnya, beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi hanya mendapat Rp57,7 triliun. Sementara tunjangan untuk guru non-PNS, ASN daerah dan dosen non-PNS hanya Rp91,4 triliun. (aan/mzm)
