Pamekasan, SERU.co.id – Saat sejumlah warga di berbagai wilayah Kabupaten Pamekasan bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya akibat minimnya anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk pemeliharaan jembatan menuju kediaman Bupati Pamekasan.
Dana pemeliharaan jembatan yang bersumber dari APBD tahun 2025 itu menuai sorotan langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur. Ia menyesalkan adanya pemeliharaan jembatan menuju kediaman Bupati Pamekasan ditengah ramainya masyarakat memperbaiki jalan secara swadaya.
Jembatan yang dimaksud berada di Panempan dan mengarah langsung ke pesantren yang diasuh oleh Bupati. Proyek tersebut tercatat sebagai program pemeliharaan berkala dengan nilai kontrak sebesar Rp165 juta, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Ali Masykur menilai sikap Pemerintah Daerah telah abai atas kepentingan masyarakat, mengingat saat ini masyarakat ramai swadaya perbaikan jalan dan membutuhkan perhatian pemerintah. Masykur meminta agar Pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.
“Saya kira harus prioritaskan kepada rakyat bukan kepentingan sendiri kecuali mereka menggunakan anggaran pribadi dan dan anggaran yayasan karena beliau punya yayasan,” ungkap Ali Masykur, Senin (21/7/2025).
Ia juga mengkritisi proses penganggaran yang menurutnya minim transparansi. Ali Masykur juga menyampaikan, kalau DPRD tidak mendapatkan pemberitahuan atau pembahasan untuk proyek tersebut.
“Kalau itu bersumber dari APBD yang sumbernya dari biaya tak terduga misalkan bencana alam dan biaya apa saja itu kan boleh tanpa sepengetahuannya DPRD. Namun, sebaiknya diberikan kepada rakyat. Efisensi dan lika liku anggaran yang seperti ini sebaiknya bantu masyarakat yang hari ini banyak swadaya terutama di Rek Kerrek juga di Kecamatan Waru yang laporan ke saya,” ujarnya.
Politis PPP itu meminta agar proyek yang mengarah kepada kepentingan elit politik dan kelompoknya untuk di tunda sementara, dan difokuskan kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, K. Khalilurrahman saat akan dimintai keterangan, enggan memberikan komentar dengan beralasan adanya kunjungan dari DPRD Jawa Timur.
“Jangan sekarang ya, ada kunjungan dari Komisi A Jawa Timur,” ujar Bupati Pamekasan. (udi/mzm)
