Pamekasan, SERU.co.id – Saat sejumlah warga di berbagai wilayah Kabupaten Pamekasan bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya akibat minimnya anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk pemeliharaan jembatan menuju kediaman Bupati Pamekasan.
Jembatan yang dimaksud berada di Panempan, dan mengarah langsung ke pesantren yang diasuh oleh Bupati. Proyek tersebut tercatat sebagai program pemeliharaan berkala dengan nilai kontrak sebesar Rp165 juta, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh CV Menada Life, sesuai surat kontrak nomor 622/3.20/0042.1/4.32.303/SPK 2025 tertanggal 7 Juli 2025. Durasi pengerjaan proyek ini ditetapkan selama 90 hari kalender.
Berdasarkan data dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Pamekasan, CV Menada Life memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp165.501.166,80. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Murtajih, RT 003 RW 001, Pademawu, Pamekasan.
Pemeliharaan berkala jembatan itu yang menggelontorkan anggaran ratusan juta mendapatkan kritikan dari aktivis Dear Jatim, Faisol yang juga merupakan salah satu warga Pamekasan. Mengingat, saat ini warga Pamekasan ramai melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat minimnya anggaran dan perhatian pemerintah Daerah.
“Pamekasan saat ini devisit anggaran, bahkan Kepala PUPR mempersilahkan warga swadaya perbaiki jalan karena alasannya mereka Anggaran tahun ini berkisar 800 juta. Tapi pemerintah daerah tiba-tiba memperbaiki jalan poros yang itu menuju kediaman Bupati,” seru Faisol, Jumat (18/07/25).
Anehnya, lanjut Faisol, anggaran tersebut diambil dari APBD Tahun 2025, dengan tergolong pengerjaan yang cepat dan kilat. Faisol menduga Bupati Pamekasan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan abai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pekerjaan ini sangat cepat, dan di anggarkan tahun 2025, sementara yang tahun lalu masih banyak yang belum terealisasi. Saya melihat Bupati Pamekasan sepertinya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat diabaikan,” ujarnya.
Meski telah dilakukan upaya konfirmasi terhadap pihak yang bersangkutan, hingga berita ini diterbitkan kepala Dinas PUPR belum memberikan tanggapan. (udi/mzm)
