Situbondo, SERU.co.id – Sebanyak 600 pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab Situbondo akan dirumahkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoga usai memimpin apel di halaman belakang Pemkab Situbondo, Senin (28/4/2025).

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoga mengatakan, dirinya sudah memperjuangkan untuk mempertahankan 600 honorer itu.

“Jadi dengan berat hati kita sudah berjuang ke jakarta dan provinsi untuk mempertahankan karena saya melihat laporan dari teman teman perangkat daerah itu banyak bagian teknisinya,” seru Mas Rio sapaan akrab Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoga.

Lebih lanjut, Mas Rio khawatir pada 600 honorer yang akan dirumahkan itu akan menambah angka pengangguran terbuka semakin melebar di kabupaten Situbondo.

“Saya khawatir ada pengangguran terbuka semakin lebar,” imbuhnya.

Selain itu, Mas Rio menyampaikan bahwa dua bulan setelah dilantik dirinya sudah memperjuangkan itu.

“Saya meminta maaf karena perjuangan yang tidak berhasil pada teman teman honorer yang belum dua tahun sehingga ini harus dirumahkan. Sedangkan untuk anggarannya sudah ada, tapi karena nanti akan menjadi temuan BPK kalau dibayarkan jadi ya kita ikuti dengan berat hati,” terangnya.

Lebih lanjut, Mas Rio menjelaskan dari 600 honorer itu tersebar merata di dinas dinas dan paling banyak honorer guru.

“Guru itu ada sekitar 300 dan non guru sekitar 200 tenaga teknis, Yang jelas nanti kita akan membuka outsourcing biar mereka mendaftar outsourcing. Tapi kalau yang mau berusaha nanti kita bantu permodalan untuk buka usaha. Artinya kita tidak lepaskan begitu saja, kita akan kawal mereka. Karena kasihan juga mereka itu,” sampainya.

Selain itu, untuk outsourcing yang mana itu dibatasi seperti supir, penjaga malam dan petugas kebersihan.

“Sementara yang tenaga teknis kemarin saya lihat itu ada yang sarjana informatika ini sangat dibutuhkan, ya itulah kondisinya.
Makanya saya sampaikan minta maaf pada 600 honorer itu,” cetusnya.

Sementara itu, pihaknya menyampaikan bahwa tidak boleh merekrut orang kecuali mengajukan formasi CPN.

“Pasti itu kita lakukan, karena saya lihat sumberdayanya bagus bagus,” ujarnya.

Menurutnya, dalam efisiensi itu ada banyak macemnya dalam perintah pengalihan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.

Baca juga: Bupati Situbondo Serahkan Bansos UEP pada 542 Penerima

“Kalau kesehatan jelas kita punya program UHC harus kita biayai, kalau pendidikan kita punya program beasiswa itu mau kita tambah dan kita mau bikin sekolah anak miskin. Ini basisnya laporan semisal teman teman ada tetangga anaknya tidak sekolah karena miskin itu mau kita sekolahkan, kemudian untuk infrastuktur kita lagi list infentarisasi jalan jalan yang rusak, tapi masalahnya lagi ada salah satu jalan di Dusun Kacep yang tanahnya itu milik perhutani dan sudah kita siapkan anggarannya. Makanya ini kita mau menghadap Menteri untuk minta permohonan itu,” pungkas Mas Rio.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan menyampaikan terkait dengan anggaran honor yang belum dibayarkan itu belum ada dasar.

“Jadi belum ada dasar untuk menggaji bahkan untuk tali asihpun tidak diperkenankan maka kalau dibayarkan kita salah. Sebagaimana yang disampaikan pak Bupati bahwa uangnya sudah ada tapi dasarnya tidak ada,” pungkas Sekda Wawan. (aza/mzm)