Malang, SERU.co.id – Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang 2025 digelar untuk memastikan anggaran sesuai skala prioritas dan harapan masyarakat. Penyusunan struktur APBD tahun ini mengikuti kebijakan nasional, provinsi dan prioritas Kota Malang.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MT menyampaikan, beberapa isu strategis yang berkembang menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. APBD 2025 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan DPRD Kota Malang.
“Harapan saya, penyampaian APBD 2025 ini sesuai harapan kita bersama,” seru Iwan, sapaannya kepada SERU.co.id.
Ia menambahkan, struktur APBD 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan utama dalam pengalokasian anggaran di Kota Malang.
Selain itu, isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian publik juga dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Menurut Iwan, permasalahan yang diangkat oleh DPRD sebagai mitra strategis harus diperhatikan secara serius.
“Kami berupaya memastikan APBD ini bisa menjawab permasalahan yang menjadi skala prioritas,” kata pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting sebagai mitra yang membantu pemerintah kota dalam mengidentifikasi kebutuhan anggaran masyarakat. Iwan menjelaskan, program-program prioritas dari DPRD telah dibahas dalam KUAPPAS, yang menjadi acuan penting dalam perencanaan anggaran.
“KUAPPAS menjadi prioritas kami dalam penyusunan APBD 2025, agar kebutuhan DPRD dapat terakomodasi,” jelasnya.
Ia berharap, penetapan APBD 2025 bisa tepat waktu, agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Dengan ketepatan waktu tersebut, program-program yang direncanakan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Iwan menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Malang untuk menghasilkan anggaran yang optimal. Menurutnya, kerja sama ini akan berdampak positif bagi pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan, pentingnya ketepatan waktu dalam pembahasan APBD. Ia menekankan, seluruh proses harus selesai paling lambat November.
“Finishing-nya saya berharap sebelum akhir bulan, paling lambat setelah coblosan pilkada,” kata Amithya, sapaannya.
Amithya menambahkan, pihaknya telah meminta masing-masing komisi untuk menjadwalkan pembahasan secara efektif. Dirinya juga menekankan, pembahasan program-program prioritas menjadi sorotan dalam APBD 2025. DPRD menyoroti beberapa program penting, salah satunya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), yang dinilai membawa nama besar Kota Malang.
“Porprov adalah program prioritas utama kita. Bagaimanapun, ini menyangkut nama besar Kota Malang,” ungkap Amithya.
Lebih lanjut, ia berharap, agar setiap komisi di DPRD melakukan pendalaman terkait program-program prioritas, termasuk detail anggaran dan implementasinya. Ia menambahkan, detail dari setiap program akan didalami oleh komisi-komisi di DPRD dan akan terus dipantau agar implementasinya sesuai rencana.
“Saya berharap, setiap komisi mendalami program-program yang sudah kita highlight dalam KUAPPAS, khususnya Porprov,” tandasnya.
Amithya menyatakan, komitmennya untuk memastikan pembahasan APBD 2025 berjalan efektif, sehingga seluruh program prioritas dapat diakomodasi.
(ws12/rhd)
